Pemerintahan

Pemkot Banjar Siapkan Perkada APBD 2019

BANJAR – Pemerintah Kota Banjar menyiapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) jika Rancangan APBD 2019 tidak disahkan DPRD.

Perkada tersebut untuk mengantisipasi talik ulurnya penyepakatan saat Paripurna Pengesahan APBD 2019 nanti yang berujung “deadlock”.

“Ya Perkada itu sudah kami siapkan. Ini terpaksan untuk antisipasi jika tidak disepakati dewan,” kata Sekretaris Daerah Kota Banjar, Ade Setiana, Rabu, 28 November 2018.

Menurut Ade, Perkada ini mirip yang dilakukan Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. RAPBD tidak disahkan DPRD yang akhirnya Ahok mengeluarkan Perkada dengan mengacu APBD sebelumnya.

Meski demikian, Ade berharap ada titik temu dari pembahasan APBD nanti karena batas akhir sampai 30 November 2018.

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjar, Sudarsono optimistis paripurna besok Jum’at, 30 November tidak akan banyak kendala. DPRD, ujarnya, pasti mengesahkan sesuai ketentuan.

“Kalau ada tarik ulur mah biasa. Itu dinamikanya termasuk ada gebrak menggebrak sudah biasa,” tuturnya.

Dilain pihak, salah satu tokoh Kota Banjar, Pepep Asmara merasa prihatin jika Paripurna besok berakhir tanpa kepastian. Pasalnya Eksekutif maupun Lagislatif hanya memikirkan kepentingan masing-masing.

“Yang dibutuhkan rakyat itu bukan sah tidak sahkan. Tapi bagaimana anggaran tersebut betul-betul pro terhadap kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Pepep pun berharap jangan sampai pengesahan RAPBD 2019 menjadi APBD “ngagantung” tidak jelas nasibnya.

(Yudi)

Baca Juga  Ini Dia Pesan Kang Emil Saat Melantik Bupati/Wabup Ciamis Herdiat-Yana
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close