Desa

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 disebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Selanjutnya pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 disebutkan bahwa Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
dihapus; memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Dalam pasal 2 ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 disebutkan bahwa Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Dalam pasal 2 ayat (4) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 disebutkan bahwa Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 ditetapkan dalam peraturan daerah.

Persyaratan Calon Perangkat Desa Wajib Berijazah SMU atau yang Sederajat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 87
(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon
perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Baca Juga :  Jokowi Sulap Desa Jadi Sejahtera Inilah Faktanya

(2) Perangkat Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala Desa diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa.

Nomor induk perangkat desa diatur dalam pasal 87 peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya no. 2 tahun 2017.

Hanya di Kabupaten Tasikmalaya NIPD diatur dalam peraturan daerah.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain seperti Kabupaten Buol dalam perda nomor 9 tahun 2006 tidak mengatur tentang NIPD.

Seperti dalam perda nomor 13 tahun 2016 Kabupaten Kaur tidak sedikitpun membahas tentang NIPD.

Penulis : Mesa

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: