Desa

Penyelesaian Dugaan Kasus Korupsi Kades Cipakat Molor

TASIKMALAYA – Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa TA 2017 yang menyeret Kepala Desa Cipakat AG terus berlanjut, sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/79/VI/2019/Reskrim, berkas perkara kasus Dugaan Korupsi tersebut kembali dilimpahkan dari Polres Tasikmalaya ke Kejaksaan Negeri Tasikmalaya pada 18 Juni 2019.

Sekretaris Ranting NU Desa Cipakat Asep Hernandi sebagai perwakilan pelapor menyatakan bahwa pihaknya berharap Kejaksaan Negeri Tasikmalaya segera memproses kasus tersebut karena selain sudah terlalu lama kasus ini juga telah menghambat pembangunan dan penyerapan anggaran di Desa Cipakat.

” Kami telah bersilaturahmi dengan kejaksaan kemarin dan bertemu dengan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, kami berharap Kejaksaan Negeri Tasikmalaya secepatnya menangani kasus ini karena molornya penanganan kasus ini berdampak pada pembangunan penyerapan anggaran dana desa di Desa Cipakat ” kata Asep.

Imam Waridin, S.H, salah satu tim kuasa hukum dari LBH Ansor mengatakan total kerugian negara sebesar 120 juta rupiah.

” Kita sebagai Tim Kuasa Hukum pelapor mengapresiasi pihak Kepolisian dalam menangani proses hukum perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Cipakat yang telah merugikan negara sebesar 120 juta yang sudah dilimpahkan kembali ke Kejaksaan”, kata Imam.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengawal sampai tuntas sesuai peraturan perundang-undangan.

” kita akan terus mengawal dan memantau Kejaksaan untuk segera memperoses perkara tersebut sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan agar mendapatkan kepastian hukum, karena hampir 2 tahun terlantar tidak bisa menyerap anggaran untuk pembangunan disebabkan status Kepala Desa Cipakat yang sudah menjadi Tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa tahun 2017″ ujar Imam.

Ia meminta Bupati Tasikmalaya agar menonaktifkan AG dari jabatannya sebagai Kepala Desa Cipakat.

Baca Juga  Dana Desa Tahun 2019 Capai 75-80 Triliun

” Dan kita berharap Bupati Tasikmalaya mengambil sikap dan tindakan tegas sesuai Peraturan Daerah dimana di dalamnya diatur bagi Kepala Desa yang tersangkut hukum dan sudah berstatus tersangka agar segera dinonaktifkan dari jabatannya supaya roda pemerintahan Desa tetap berjalan sebagaimana mestinya” pungkasnya

Penulis : Budi
Editor : Mesa

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close