Opini

People Power dalam Pandangan Hukum

Oleh : Hafidulloh S.H

People power kerap kali muncul dalam sejarah suatu Negara. Misalnya saja aksi itu pernah pecah menghadapi pemimpin yang tirani seperti yang dilakukan rakyat Filipina untuk melawan kekuasaan presiden Marcos pada pertengahan dekade 1980-an dan pengalaman kita sendiri dua dasawarsa kemudian.
Sementara people power yang di rencanakan di Indonesia hari ini, yaitu memprotes hasil keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum), bukan karena sebab pemerintahan yang dzolim dan otoriter, sepengetahuan pemahaman kita selama ini.

Dalam tuntutan yang dilontarkan (menurut) keputusan ijtima ulama ke III itu, yang mana salah satu keputusannya adalah mendiskualifikasi salah satu calon yang menurut pandangan mereka dianggap melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Maka seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 463.

loading...

Ayat 1 : dalam hal terjadi pelanggaran administrativ pemilu sebagaimana dimaksud pasal 460 yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif, bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administrativ pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
Ayat 2 : pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat 3 : KPU Wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
Ayat 4 : keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat berupa sanksi administrativ pembatalan calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Jadi dalam Undang Undang Pemilihan Umum di atas menegaskan bahwa pelanggaran administrativ pemilu memang bisa didiskualifikasi, namun harus memenuhi syarat yang ada yaitu dengan melakukan laporan dan bukti-bukti secara rinci, lengkap dan memenuhi syarat maka selanjutnya dapat diproses oleh bawaslu dan KPU.

Baca Juga  Ambigu Budaya Masyarakat Desa

Kalau pada tanggal 22 Mei 2019 tidak puas dengan hasil Pemilihan Umum 2019 maka seharusnya melalui mekanisme hukum yang ditempuh yaitu melakukan pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Mahkamah Kontitusi (MK), sesuai dengan pasal 475 Undang-undang No 7 Tahun 2017 ayat 1 yang berbunyi : “dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada MK dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Lanjut dengan ayat 2 “ keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya terdapat hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden”.

Maka sesuai dengan pengajuan gugatan selanjutnya MK dalam ayat 3 memutus perelisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK.” ayat 4 “KPU wajib menindak lanjuti” ayat 5 “ M.K menyampaikan putusan hasil perhitungan suara kepada majelis permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, KPU, Pasangan Calon dan Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon.

Kalau kemudian people power tersebut diarahkan menjadi pemakjulan Presiden dalam kontitusi Negara Indonesia, sebelum membahas kearah sana sedikit mengulas istilah impeachment (pemakzulan) dan pemberhentian presiden merupakan 2 hal yang berbeda, Impeach menurut Achmad Roestandi dalam buku mahkamah kontitusi dalam Tanya jawab (hal 168) menjelaskan impeachment yang dalam bahasa inggris sinonim kata accuese atau charge berarti menuduh.

Dijelaskan bahwa impeachment hanya merupakan sarana memberikan kemungkinan dilakukan pemberhentian presiden atau pejabat Negara dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir. Maka alasan-alasan pemberhentian presiden adalah sebagai berikut dalam pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi : Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Baca Juga  Mencium Bau Kentut Baik Untuk Kesehatan

Berdasarkan pasal 7A UUD 1945 tersebut maka jelas asalkan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dilakukan karena
1. Melakukan perbuatan hukum berupa :
a) Penghianatan terhadap Negara
b) Korupsi
c) Penyuapan
d) Tindak pidana berat lainnya
e) Perbuatan tercela

2. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

Maka sudah jelas mekanisme aturan perundang-undangan mengatur tentang pemilihan umum pendiskualifikasiannya, sengketa hasil pemilu dan pemberhentian presiden melaui kontitusi Negara Indonesia, lantas kemudian ketika people power diarahkan kepada pemakjulan presiden atau pemerintahan yang sah, maka itu bisa dikategorikan sebagai (aanslag) karena menggulingkan pemerintahan yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 107 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : Makar (Aanslag) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan yang sah (omwenteling), dihukum penjara paling lama lima belas tahun, pemimpin dan pengatur makar dimaksudkan dalam ayat pertama , dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Cek juga

Close
error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close