Hukum

Peradi Laporkan NJ Soal Pencemaran Nama Baik

TASIKMALAYA – Polemik Dana Hibah yang telah menjerat sembilan tersangka di Kabupaten Tasikmalaya terus berlanjut. Akibat memposting daftar Penerima Hibah yang dibold oranye melalui spidol, salah seorang Admin Grup Facebook Forum Diskusi Terbuka Masyarakat Tasikmalaya (FDTMT) berinisial NJ dilaporkan ke Polres Tasikmalaya Kota, Selasa, 27 November 2018.

Pelaporan pun disampaikan langsung Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi, SH dengan bukti 10 lembar print screenshoot postingan terlapor yang diunduh di Grup Facebook FDTMT.

Menurut Andi, terlapor NJ memposting data berupa gambar daftar nama orang dan nama lembaga atau yayasan atau forum atau institusi Penerima Dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya Periode pencairan Januari-Juni 2017.

Daftar penerima hibah tersebut ada beberapa yang dicetak tebal dengan spidol oranye dengan alamat penerima hibah yang salah satunya Peradi Tasikmalaya.

NJ pun menambah postingan tersebut dengan kata-kata mengandung provokasi dan dirasakan mencemarkan nama baik dan kehormatan pelapor.

Kata-kata itu berbunyi, “BUKAN TIDAK BOLEH MENERIMA DANA HIBAH, TETAPI TENTUNYA HARUS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YG BERLAKU”.

“Maksudnya apa ?. Itu sudah menuduh dan menghakimi seolah penerima hibah bermasalah,” kata Andi seraya merasa heran juga kenapa akhirnya postingan tersebut dihapus.

Bagi Andi selaku Ketua Peradi, postingan NJ sangat sensitif karena publik akan menganggap daftar penerima hibah juga bermasalah seperti kasus pemotongan yang telah menjadi pembicaraan lokal maupun nasional.

“Nah karena itulah, kami memilih jalur hukum agar tidak sembarangan memposting yang menimbulkan prasangka buruk bagi yang diposting,” ucapnya.

Dilain pihak, NJ juga mengeluarkan press rilisnya bahwa tidak ada niat mencemarkan nama baik lembaga manapun tapi takut saja nama-nama lembaga tadi dicatut oknum.

Berikut press rilis NJ :

Atas Laporan Peradi

TIDAK ADA NIAT MENCEMARKAN NAMA BAIK LEMBAGA MANAPUN, SAYA JUSTRU TAKUT NAMA-NAMA LEMBAGA TERSEBUT DICATUT OLEH OKNUM

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya awali dengan kalimah sumpah “Demi Allah” saya tidak ada niat dan maksud untuk mencemarkan nama baik PERADI atau lembaga dan institusi manapun yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Hibah APBD Kab. Tasikmalaya.

Baca Juga  Jabar Saber Hoaks Terima 2.643 Aduan Berita Bohong

Tidak ada yang salah lembaga manapun menerima dana hibah selama sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, tetapi ada fakta hukum dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana hibah di Kab. Tasikmalaya TA 2017 yang dilakukan oleh oknum pejabat ASN dan sipil sebagaimana kita ketahui bersama dengan telah ditetapkannya 9 tersangka oleh Polda Jabar.

Adapun dokumen yang saya posting di grup Facebook FDTMT itu adalah dokumen publik yang sumbernya ada di website Pemkab Tasikmalaya yang memang seharusnya dokumen seperti itu dipublikasi secara transparan dan akuntabel oleh pemerintah melalui media secara luas, agar kemudian publik mengetahui.

Bahwa kemudian ada nama-nama yang saya stabilo dalam daftar penerima hibah yang saya posting itu benar, tetapi bukan berarti saya menuduh (atas dasar bukti apa saya menuduh?), justru maksud saya jangan sampai nama-nama lembaga/istitusi yang terhormat tersebut dicatut namanya oleh oknum. Oleh karena itu yang saya stabilo tidak satu lembaga, bahkan ada nama institusi seperti KPUD Kab. Tasikmalaya, ada Polres dan yang lainnya yang juga tercantum dalam daftar penerima hibah tersebut.

Sekali lagi saya justru khawatir nama-nama lembaga/institusi tersebut dicatut oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Soal kemudian PERADI atau lembaga-lembaga lainnya benar telah menerima dana hibah, seperti yang saya sampaikan tadi, selama memang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, ya tidak ada masalah (legal dan syah secara hukum) dan tidak perlu ada yang dipermasalahkan.

Saya juga menstabilo beberapa lembaga/forum penerima hibah yg dalam daftar penerima hibah alamatnya berkedudukan diluar Kab. Tasikmalaya, maksudnya mempertanyakan kenapa ada yayasan/lembaga penerima hibah yang beralamat diluar wilayah adminisrasi Kab. Tasikmalaya, oleh karena menurut PERMENDAGRI NO.32, tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah Bansos bersumber dari APBD, pasal 7, point (1) huruf (b), mengatur bahwa penerima hibah harus berkedudukan dalam wilayah admiisrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Baca Juga  ASN Banjar Yang Diberhentikan Tempuh PTUN

Apakah kesalahan tersebut karena salah pencantumkan atau adanya human error petugas yang mendata, maka ini harus terklarifikasi karena data tersebut adalah dokumen publik jangan sampai nanti membuat kesalahan persesi atau interpretasi ditengah masyarakat.

Terkait dengan adanya yayasan yg diduga fiktip, Kami dari JAWARA, GABRURAS, LKPK, GARDA, FKPPI, FKB, dan semua rekan-rekan ormas/LSM, mahasiswa dan beberapa tokoh aktivis masyarakat yang pada audiensi ke-2 dihadiri oleh pihak dari Polres dan kejaksaan Negeri kab. Tasikmalaya, ketua DPRD dan sebagian para wakil ketua komisi yang hadir pada saat audiensi terkait polemik dana hibah di Ruang rapat paripurna DPRD Kab. Tasikmalaya, pada hari Jum’at, tanggal 16 Nopember 2018 dan hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, sempat mempertanyakan adanya yayasan/lembaga penerima hibah yang diduga fiktip agar ditindaklanjuti untuk dilakukan pengecekan dilapangan, proses klarifikasi serta investigasi ini juga sedang terus kami lakukan.

Namun demikian, terlepas dari semua apa yang saya sampaikan diatas, sebagai manusia yg tidak luput dari khilaf dan kesalahan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan ma’af yang sebasar-besarnya, khsusunya kepada seluruh sahabat2 pengurus dan anggota PERADI Kabupaten Tasikmalaya dan umumnya kepada semua lembaga yg merasa kurang berkenan dengan apa yang telah saya postingkan dimedia facebook Forum Diskusi Terbuak Masayarakat Tasikmalaya (FDTMT) tersebut. Semoga hal ini menjadi pembelajaran bagi saya pribadi khususnya dan mungkin bagi semua pihak, terimakasih.

Sebagai warga negara yg ta’at hukum, tentu saya harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum, Insya Allah saya akan hadir jika dipanggil pihak aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan segala apa yg telah saya lakukan, tentu dengan segala resiko dan konsekuensinya, Terimakasih.

Salam Perjuangan : Tasikmalaya Bersih dari Korupsi, Insya Allah, aamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tasikmalaya, 27 Nopember 2018.

(Imam Waridin)

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close