HukumPeristiwa

Pernyataan Sikap LBH Ansor Kab Tasikmalaya dan DPC Peradi Tasikmalaya Terkait OTT di UPTD Kec Salawu

Keberhasilan Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kapolres Tasikmalaya terkait dugaan tindak pidana kasus korupsi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat sekolah dasar di ruang lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Salawu Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, hingga saat ini masih belum ada kejelasan dan titik terang. Padahal sudah menginjak hampir satu Minggu lebih, dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat ke Polres Tasikmalaya pada hari Rabu (9/4) terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dan pungli tersebut.
Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salahsatu oknum Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Salawu, diperkirakan telah merugikan negara sebesar kurang lebih 1 Milyar Rupiah. Itu baru satu UPTD, tidak menutup kemungkinan juga hal serupa telah terjadi di UPTD kecamatan lain.
Kesuksesan Kapolres Tasikmalaya dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dan pungli yang di duga dilakukan oleh para pemegang wewenang tersebut, nyatanya belum ada tindakan yang lebih jauh dan preventif. Misalkan dengan dilakukan penangkapan dan penetapan status tersangka. Padahal jelas tersangka tangkap tangan, sesuai dengan pasal 1 angka 19 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang berbunyi; “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.
Atas dasar hukum di atas, seharusnya pihak penegak hukum dalam hal ini Kapolres Tasikmalaya, tida perlu lagi menunggu penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penindakan berupa penangkapan serta penetapan tersangka, sebab di khawatirkan terduga akan melakukan tindakan yang sifatnya akan menghilangkan alat bukti baru demi mengaburkan jejaknya. Untuk itu sudah sepatutnya pihak penegak hukum mengambil langkah tegas dan cepat berupa penangkapan, karena menurut Pasal 17 KUHAP menyatakan, “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.
Menyikapi persoalan ini, LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya bersama DPC Peradi Tasikmalaya berkomitmen, akan mengawal serta memantau perkembangan kasusnya. Menurut ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Rofik, ” Ini unsur tindak pidana khusus, dan bisa dilakukan penangkapan dan penetapan tersangka. Tidak perlu menunggu penyelidikan lagi, bisa langsung ke tingkat proses penyidikan!”. Tegasnya kepada tim redaksi MediaDesa, Rabu (16/4).
Hal ini juga senada dengan pernyataan ketua umum DPC Peradi Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi, S.H yang berhasil ditemui oleh tim redaksi Media Desa, Rabu pagi (16/4) mengungkapkan, ” Kasus OTT harus cepat dituntaskan, karena ini atensi publik. Yang dirugikan Masyarakat Luas. OTT itu tertangkap tangan, jadi tidak perlu lagi dilakukan penyidikan”. Dengan hal itu, lanjutnya, “Seharusnya polisi tidak perlu lagi menunda-nunda penangkapan dan menentapkannya menjadi tersangka”.
Atas dasar demikian, Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kab Tasikmalaya dan DPC Peradi meminta dari mulai Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kabupaten Tasikmalaya dan seluruh jajaran pengawasan kinerja birokrasi terkait, untuk ikut bertangung jawab dalam mengungkap kasus OTT tindak pidana pungli di salah satu badan dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Sebab lembaga dan para pejabat pendidikan sudah sepatutnya memiliki komitmen dalam memajukan kualitas pendidikan, dan bukan seolah sudah menjadi “Sapi Perah” para oknum-oknum pejabat/birokrasi yang diberikan tanggungjawab dalam mengurus pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Lembaga bantuan Hukum Ansor Kab Tasikmalaya beserta DPC Peradi Kabupaten Tasikmalaya siap mengawal proses penegakan hukum oleh pihak kepolisian sampai tuntas, oleh karna itu LBH Ansor beserta DPC Peradi Kabupaten Tasikmalaya mengambil langkah dan sikap tegas, salah satunya akan melakulan apirmasi sesuai dengan legal opini yang akan dilayangkan ke pihak Kepolisian Kabupaten Tasikmalaya, Polda Jabar dan Ombudsman. Serta dalam waktu dekat bila masih belum ada kepastian hukum, maka LBH Ansor akan menggelar diskusi publik dengan menghadirkan KPK terkait kasus tindak pidana OTT Dana Bos di Kabupaten Tasikmalaya beserta proses penangan kasusnya. Dari Kegiatan tersebut tentu atas dasar nota kesepahaman bersama tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, akademisi dan organisasi-organisasi kemasyarakat.

Baca Juga  PMII Temukan Indikasi Pengkondisian Supplier dalam Program BPNT

Usep Ruyani – MediaDesa.id

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close