Hukum

Perwalkot Belum Ada, Perda Bankum Warga Miskin Masih Seonggok Kertas

TASIKMALAYA, (MD).- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Tasikmalaya masih jadi seonggok kertas. Perda yang disahkan pada 22 Februari 2018 itu belum bisa dilaksanakan. Padahal segudang kasus hukum terus menjerat masyarakat miskin Kota Tasikmalaya.

Untuk menjamin kepastian hukum Perda tersebut, “Media Desa” mewawancarai Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin, Selasa (18/9/2018).

Kata Agus, tak jalannya Perda yang disingkat Bankum Maskin ini karena belum terbitnya Peraturan teknis terkait yakni Peraturan Wali Kota.

“Yang kita butuhkan hari ini peraturan teknisnya. Peraturan tersebut ada di Perwalkot tapi belum keluar,” kata Agus.

Menurut Agus kenapa Perwalkot diperlukan karena Perda tidak menjangkau secara teknis bagaimana pola hubungan Pemerintah memberi bantuan hukum. Pemerintah Kota Tasikmalaya baru mengingingkan ketika ada kasus hukum menimpa masyarakat miskin dibantu oleh Pemkot.

“Nah apakah bantuan hukum dibawa ke advokat atau ke advokat negara atau bagaimana?. Ini yang belum ada,” ujarnya.

Apalagi kalau berhubungan dengan Advokat, tentu harus melalui kerjasama.

“Maka kenapa perlu Perwalkot, ya untuk mengatur pola hubungan itu,” tuturnya.

Agus pun tak memungkiri bahwa yang sudah berjalan saat ini bilamana eksekutif mendapat gugatan yang menghadapi adalah Kabag hukum atau Advokat Negara.

“Sementara tujuan utama Perda Bankum tadi untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum,” ucapnya. (AIH)

Baca Juga  NU Ranting Cipakat Datangi Kejaksaan Pertanyakan Dugaan Korupsi Kadesnya
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close