Pilkades Serentak Jangan Dikotori Money Politics

oleh -

TASIKMALAYA – 24 Oktober 2019 mendatang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 211 Desa se-kabupaten Tasikmalaya.

Pilkades serentak tersebut merupakan event demokrasi paling bawah, maka perlu adanya pendikikan politik kepada masyarakat serta pengawasan dari Aparat Penegak Hukum agar tidak terjadi praktik politik uang atau money politics.

Inisiator Gerakan Masyarakat Untuk Pilkades Serentak Tanpa Politik Uang Usman Kusmana, M.SI mengatakan bahwa penting untuk dilakukan sosialisasi, pencerahan dan pendidikan politik yang masif agar dalam penyelenggaraan Pilkades serentak ini tidak dikotori oleh praktik politik uang.

“Pilkades serentak nanti harus benar-benar dilakukan secara demokratis tanpa dikotori oleh praktik politik uang sebagaimana marak kita jumpai di pileg dan pilpres kemarin yang sangat brutal” ujar Usman saat dihubungi Media Desa Rabu (04/09/2019).

Politisi partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan bahwa politik uang di ajang Pilkades serentak nanti hanya akan merugikan masyarakat.

“Tentu kalau sekiranya Pilkades serentak itu menggunakan cara-cara kotor dengan cara membeli sura rakyat, apalagi dengan harga yang tidak seberapa semisal dengan Rp. 20 rebu, 30 rebu atau 50 rebu, lalu yang terpilihnya yang punya uang, sementara dari sisi kapasitas, kemampuan, hidmah dan pengabdiannya sebetulnya masih diragukan, maka tentu yang akan dirugikan masyarakat desa itu sendiri, karena dia (yang terpilih,-red) akan berpikir pula cara untuk mencurangi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan lain sebagainya,” tuturya.

Usman menghimbau kepada masyarakat masyarakat desa agar memilih calon kepala desanya dengan hati nurani bukan karena iming-iming uang.

Usman juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turut mengawasi jalannya Pilkades serentak tersebut, serta meminta pemerintah kecamatan, Ulama atau tokoh masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta memberikan pendidikan politik yang baik.

Baca Juga :  Desa Sukarapih Sukses Kelola Website Desa dan Ini 3 Manfaat Website Desa

“Tentu harus ada pengawasan dari Aparat Penegak Hukum, tokoh masyarakat seperti Ulama dan pemerintah kecamatan juga harus memberikan pemahaman bahwa praktik pemilihan dengan cara membeli suara rakyat itu berbahaya untuk kelangsungan pemerintah desa”

Usman berharap Gerakan Masyarakat Untuk Pilkades Serentak Tanpa Politik Uang ini bisa membumi di masyarakat desa sehingga politik uang tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tradisi yang wajar.

“Padahal sesungguhnya politik uang itu merusak mental masyarakat, merusak sistem dan jalasnnya pemerintahan desa nantinya”

Dengan adanya Gerakan Masyarakat Untuk Pilkades Serentak Tanpa Politik Uang ini diharapkan para calon kepala desa yang terpilih nanti benar-benar kader pemimpin yang mempunyai kapasitas, kualitas, baik serta dekat dengan rakyat.

“Biar yang jadi benar-benar calon kepala desa kalau dia incumben yang baik dan bagus akhlak dan kinerejanya bisa terpilih lagi, jika ada calon baru yang baik dan berkualitas bisa mendapatkan ruang dan kesempatan untuk berkhidmah mengabdi di desa dengan baik, jangan yang menang itu cakades yang hanya pake politik uang semata”pungkasnya.

Penulis : Budi
Editor : Mesa

Berikan komentar