HukumPolitik

PMII Kab. Tasik Ungkit Masalah Wakil Bupati di PN

TASIKMALAYA – Polemik Wakil Bupati Tasikmalaya yang terpilih hasil voting anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Teknis Pemilihan Wakil Bupati Tasikmalaya pada 24 Februari 2020 terus bergulir.

Kali ini Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya melakukan Audiensi kepada Pengadilan Negri Tasikmalaya terkait dugaan pelanggaran melawan hukum yang dilakukan oleh PN Tasikmalaya dengan mengeluarkan dua surat keterangan yang berbeda terhadap Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih Deni Ramdani Sagara pada Selasa (10/3/2020).

PMII mempertanyakan surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana yang dikeluarkan oleh PN Tasikmalaya yang kemudian menjadi dasar diloloskanya Deni Ramdani Sagara sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, padahal menurut ketua PC PMII Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Multazam, Deni Ramdani Sagara pernah melakukan tindak pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht.

“Sesuai dengan UU NO 10 tahun 2016 pasal 2, huruf 2 salah satu persyaratan untuk menjadi Wakil bupati yaitu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya” ujar Zamzam saat dihubungi.

Menurut Zamzam, pihak PN Tasikmalaya mengakui bahwa ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh PN Tasikmalaya terkait surat keterangan tersebut, pihak PN mengaku bahwa surat keterangan tersebut dikeluarkan ketika sedang perbaikan sistem dari manual ke sistem elektronik di PN Tasikmalaya, namun PN Tasikmalaya akan mengkoreksi dan mengklarifikasi surat keterangan tersebut.

“Ini kan tidak masuk akal. Masa lembaga negara sekelas PN bisa ceroboh dalam mengeluarkan surat pernyataan hanya karena terjadi perubahan sistem di dalam lembaganya, produk hukum yang dikeluarkan PN merupakan fakta otentik sehingga dalam mengeluarkan pernyataan ataupun keterangan harus penuh kepatutan, kehati-hatian dan ketelitian agar tidak mencederai rakyat,” terangnya.

Baca Juga :  Sekda Jawa Barat Diperika KPK Hari Ini

PMII Kabupaten Tasikmalaya akan menindak lanjuti hasil Audiensi dengan Pengadilan Negri Tasikmalaya apakah memang benar hanya kesalahan sistem yang dilalukan oleh Pengadilan Negri Tasikmalaya atau ada juga indikasi perbuatan melawan hukum dengan memalsukan surat keterangan pada akta autentik.

“Kalau hasil kajian kami nanti ada perbuatan indikasi melawan hukum yang dilakukan PN Tasikmalaya, kami secara lembaga akan melaporkan ke pihak penegak hukum,” tegasnya.

Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik menyayangkan sikap Kepala PN Tasikmalaya yang terkesan cuci tangan atas kesalahan administrasi di tubuh PN.

“Menurut saya Kepala PN Tasikmalaya jangan cuci tangan dan terkesan hanya meminta permakluman atas kesalahan administratif sebab persoalan ini tidak hanya menyangkut Institusi Negara sebagai Penegak Hukum tetapi juga berimplikasi pada hasil putusan itu sendiri yang berdasarkan Undang-undang yang ada tetapi juga pertaruhannya pada Penyelenggaraan Pemerintahan di Kab. Tasikmalaya” ujarnya saat dihubungi.

Menurutnya LBH Ansor mendorong PN merilis surat Klarifikasi dengan Nomor W11.U9/01/HK.01.10/III/2020/PN Tsm tentang pencabutan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dengan No.633/SK/HK/07/2019/PN Tsm tanggal 31 Juli 2019 ke publik melalui media massa, kemudian PN memberikan salinan surat itu tidak hanya ke KPUD tetapi ke Bupati dan DPRD sebagai bagian dari persyaratan adminstratif dalam Pemilihan Wakil Bupati Tasikmalaya yang sudah di lakukan DPRD beberapa waktu yang lalu.

“Seandainya PN Tasikmalaya tidak mau melakukan hal tersebut maka kiranya ada kecurigaan publik dan akan menjadi polemik serta mencoreng institusi Negara dalam penegakan hukum, dan berharap DPRD dan Pemkab Tasikmalaya pun harus melakukan upaya investigasi serta klarifikasi juga atas surat putusan pecabutan dari PN terhadap saudara Dani Sagara dalam memenuhi persyaratan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya yang sudah di atur oleh Undang-undang tentang Pilkada” terangnya.

Baca Juga :  HUT Bhayangkara Ke-74, PMII dan KMRT Beri Catatan ke Polisi

Pihaknya berjanji akan terus mengawal peroses ini hingga tuntas dan tidak menutup kemungkinan akan melaporkan hal tersebut ke Ombudsmen RI.

Mengenai hal tersebut Wakil Ketua 1 DPC PERADI Tasikmalaya Jajat Sudrajat berpendapat bahwa sesuai Putusan MA RI. No. 41 K/Pdt/1990 tanggal 27 Pebruari 1992 yang berbunyi Aparat peradilan yang melaksanakan tugas-tugas teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat diperkarakan secara perdata.

Menurutnya tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan hukum, dapat diajukan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung untuk diadakan tindakan pengawasan. Atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengan menarik sebagai tergugat pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut, dan bukan hakim, jurusita atau panitera yang bersangkutan.

“Berdasarkan yurisprudensi tersebut upaya hukum yang dapat dilakukan adalah, pertama Ketua PN Bisa dilaporkan ke mahkamah agung, kedua DS dapat digugat pembatalan terkait surat keterangan tidak dipidana, ketiga DS dapat dilaporkan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana memberikan atau memasukan keterangan palsu dalam sebuah akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP” terangnya.

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: