Hukum

PMII STHG Dukung Omnibus Law Namun Dengan Syarat

TASIKMALAYA – Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia STHG (Sekolah Tinggi Hukum Galunggung) angkat bicara terkait isu yang sedang hangat di masyarakat, yakni omnibus law.

Omnibus law ini menjadi pembicaraan publik akibat kebijakan-kebijakan yang ditarik ke pusat dan beberapa persoalan lain.

” Kami, PK PMII STHG mendukung omnibus law, karena bagi kami, pada prinsipnya omnibus law ini bagus dari semua aspek, diantaranya soal investasi, bahwa untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global” ujar Ahmad Arif, ketua PK PMII STHG, (10/03/2020).

Menurutnya, salah satu keunggulan metode omnibus law adalah kepraktisan untuk mengoreksi banyak regulasi bermasalah.

“ Meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang, dengan menyusun sebuah omnibus law sekaligus mengoreksi undang-undang bermasalah yang sedang berlaku” tambahnya.

Maka, lanjut Ahmad menuturkan, omnibuslaw ini sangat efektif untuk diterapkan karena menggabungkan berbagai peraturan yang berserakan di berbagai undang-undang. Dan juga bisa meminimalisir korupsi di daerah-daerah.

Namun menurutnya, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan di antaranya :

  1. Mempertegas upah kerja agar terjadi keseimbangan antara pengusaha dan pekerja;
  2. Memperhatikan secara seksama tentang lingkungan;
  3. Menegaskan aturan turunan dan memperhatikan dampak;
  4. Memperhatikan hak asasi manusia
  5. Memperhatikan perlindungan anak dan perempuan.

Penulis : Mesa

Baca Juga :  Mencegah Stunting Harus Libatkan Laki-Laki
error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: