Peristiwa

PMII STITNU Al-Farabi Dorong Pemerintah Rampungkan Perda KLA

PANGANDARAN-PMII dan KOPRI STITNU Al Farabi Pangandaran Gelar Audiensi Kepada Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Pangandaran tentang Regulasi Kabupaten/Kota Layak Anak ( KLA ) dan Perlindungan Anak pada Kamis, (25/72019).

Ketua Korp PMII Putri (KOPRI) STITNU Al Farabi Rima Malida menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PMII beserta KOPRI Komisariat STITNU Al Farabi Pangandaran merupakan ikhtiar mencari jawaban yang dibutuhkan berdasarkan dinamika sosial masyarakat yang jumpai di kabupaten pangandaran.

“Beberapa kejadian yang hendak kita perhatikan bersama bahwa di pangandaran telah terjadi hal yang membuat miris tatkala kita melihatnya, seperti pencabulan yang terjadi terhadap salahseorang siswa di salahsatu SD di Kabupaten Pangandaran beberapa waktu lalu dan Ironisnya tindakan tersebut kurang mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah”ujarnya melalui keterangan tertulis.

Miftah Farid Ages Ketua PMII STITNU Al Farabi memandang perlu adanya tindakan preventif, salah satunya dengan memenuhi indikator-indikator Kabupaten/Kota Layak Anak ( KLA ), karena menurutnya KLA merupakan bagian dari upaya atau ikhtiar yang dilakukan sebagi bentuk pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

“Banyak hal yang dapat dilakukan dari aspek penilaian suatu Kabupaten/Kota dapat dikatakan sebagai KLA yaitu dengan membuat Regulasi yang berkaitan dengan perlingdungan anak di daerahnya”terangnya

Untuk itu pihaknya mendorong agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran segara merampungkan PERDA Kabupaten Layak Anak.

“Supaya aspek-aspek lain yang menunjang Kabupaten Pangandaran Sebagai Kabupaten Layak Anak ( KLA ) dapat segera di rumuskan serta di realisasikan”

Plt Kadis DKBP3A Tonton Guntari, S.H menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota selain Kabupaten Pangandaran yang belum termasuk kedalam KLA.

“Terlebih kita perlu memaklumi bahwa Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru maka, keterfokusannya bukan hanya kedalam satu bidang saja,”ujarnya

Baca Juga :  Kembali Si Jago Merah Lalap Dua Rumah Di Tasikmalaya

Tetapi terkait KLA menurutnya pemerintah melalui dinas KBP3A berupaya untuk memenuhi aspek-aspek penilaiannya.

“Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang kami miliki kami mencoba memakai cara yang lain diantaranya dengan membentuk KLA ditingkat Kecamatan dan Desa melalui intruksi yang langsung dari Bupati”

Selain itu Tonton juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengupayakan pembuatan RAPERDA Perlindungan Anak yang sekarang telah ditangani oleh DPRD Kab. Pangandaran yang kemungkinan dalam waktu dekat akan segera menjadi PERDA.

Penulis: Budi

Editor: Mesa

Tinggalkan Balasan

Close
Close
%d blogger menyukai ini: