NasionalOpini

Politik Hukum untuk Menguatkan Posisi Desa

MediaDesa.id – Mengadopsi dari berbagai pendapat para ahli dapat di fahami bahwasannya Politik hukum adalah cara untuk mencapai tujuan dengan cara-cara hukum. Dalam issue pembangunan Desa politik hukum menjadi sangat penting untuk difahami sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pesimisme segenap kalangan mulai tumbuh atas ambisi pemerintah dalam percepatan pembangunan desa, saat kenyataannya berbagai instrumen kebijakan negara belum mampu memberikan dampak perubahan signifikan kondisi Sosial ekonomi masyarkat desa.
Berbagai persoalan kemudian lahir seiring diundangkannya Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa yang sejatinya adalah sebagai landasan normatif pembangunan Desa, politik kepentingan partai hingga penyalahgunaan kekuasaan kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran Desa. Tentu kita semua menjadi prihatin dengan sejumlah kepala Desa yang dipenjarakan dengan tuduhan korupsi dana desa. Keadaan ini tentu bukanlah hal yang berdiri sendiri, dengan tanpa sebab kondisi yang melatar belakanginya. Tingkat kompetensi aparatur desa, iming-iming konsumerisme dan konfigurasi politik lokal dapat pula dianggap penyebab utama.
Sejalan dengan diundangkannya undang-undang desa, berbagai peraturan daerah telah dibuat sebagai pedoma teknis pemerintahan daerah dalam melaksanakan undang-undang Desa. Menanggapi berbagai pendapat dari para perangkat Desa di Kabupatem Tasikamalaya, ada beberapa aturan hukum pemda yang dinilai kontradiktif dengan azas tujuan Undang-undang Desa.
Sebut saja tentang penghasilan tetap perangkat Pemerintahan Desa yang masih tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), belum lagi tentang kejelasan masa depan Desa yang seringkali terancam nasibnya dipecat karena sentimen suksesi pemilihan kepala desa. Rupanya Pemerintah daerah lebih gemar membuat kebijakan tentang bumdes, memang itupun penting untuk menjadi topik tujuan arah pembangunan Desa.
Ada hal mendasar yang kiranya seringkali luput dari perhatian Pemerintah Daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan tentang Desa. Partisipasi masyarakat Desa, nyaris tidak pernah dilibatkan dalam berbagai perumusan kebijakan tentang Desa. Padahal hal ini penting sekali mengingat potret masalah dan pilihan terbaik penyelesaian masalah desa, warga Desa tentu lebih tahu, walaupun mungkin saja mereka menyampaikanjya dengan segala keterbatasan retorika bahasa.
Kebijakan pemerintah Daerah sesegera mungkin memang perlu dikawal oleh warga Desa dan segenap elemen masyarkat yang peduli dengan nasib desa. Secara emosial wajar saja bila kita menuduh arah pembangunan Desa semata projek mainted, syarat kepentingan politik transaksional, dan tidak mendengar keluh kesah warga Desa. (AIH)

Baca Juga  Setelah Romy Tertangkap KPK, Bagaimana Nasib PPP?
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close