Opini

Radikalisme Agama Di Tasikmalaya Menjalar Sampai Desa

Oleh : Andi Ibnu Hadi, SH

Propaganda Gerakan Islam Radikal bukan hanya menyisir wilayah kota, melainkan menjalar sampai desa. Dengan isu utama membasmi kemaksiatan sampai menuding penganut lain sesatnya ajaran. Dia penganut Ahmadiah, Syiah dan Wahidiah kerap menjadi korban. Kebiadaban pengklaim kebenaran.

Kondisi demikian sangat berpengaruh besar pada pola hubungan sosial mayoritas dan minoritas. Yang awalnya rukun saling mengasihi, berubah saling mencurigai. Diskriminasi, intimidasi dan persekusi jadi pemandangan sehari-hari. Padahal pada kerabat sendiri.

Catatan penulis, tahun 2007 sejumlah rumah milik penganut Thoriqoh Wahidiyah di Kampung kereteg Mangkubumi dirusak. Tahun 2010 hingga 2013 sejumlah rumah serta Masjid Jemaat Ahmadiyah dimusnahkan.

Diskriminasi tersebut tidak hanya dilakukan mayoritas, namun sesama minoritas juga yang didalamnya ada Aparatur Sipil Negara dari struktur terendah setingkat RT sampai elit nasional. Aparat Penegak Hukum pun membiarkan, selevel KUA pun tidak melayani kewajiban meski sekedar mendaftarkan pernikahan.

Muncul berbagai solusi. Menghapus praktik radikalisme agama hanya dapat melalui Penegakan Hukum. Akan tetapi pengalaman telah menjaminkan, contoh represifitas era Orde Baru tidak bisa menghapus Tradisi Radikalisme Agama meski dengan penegakan hukum sekalipun.

Negara sekedar membendung tanpa bisa menyurutkan hasrat tindakan yang telah tertanam lama pada kelompok mayoritas seperti yang menimpa Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya.

Kiranya upaya pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan demi memutus mata rantai tradisi kekerasan, yang barang tentu bukan pekerjaan mudah karena butuh waktu lama.

Untuk itu, kepedulian berbagai pihak atas ketegangan sosial di desa-desa tadi karena pendampingan oleh LSM/NGO pegiat gerakan kemanusiaan juga tidak memberi efek jera meski dibantu Kepolisian. Apalagi gerakan radikalisme mengatasnamakan agama telah melembaga diberbagai kebijakan Pemda.

Maka selaku pegiat di Lakpesdam NU, penulis menerapkan metode pendekatan Gerakan Inklusi Sosial. Metode penyelesaian konflik ini lebih memilih cara lain selain pendekatan hukum normatif. Gerakan Inklusi sosial adalah mengurai seluruh sebab dan bagaimana konflik itu terjadi. Sehingga memerlukan nafas pergerakan yang cukup panjang, dengan merangkai program kegiatan yang mampu masuk, menusuk pada jantung sendi-sendi kehidupan masyarakat dampingan.

Baca Juga  People Power dalam Pandangan Hukum

Sejalan dengan Metode pendampingan diatas, begitu diperlukan seluruh komponen data tentang struktur sosial, jejaring sosial, budaya, sistem kepercayaan, kesepakatan nilai etika dan moralitas masyarakat Desa yang berkonflik. Apalagi keterbatasan referensi sosiografi warga Desa di Tasikmalaya kerap menjadi kendala.

Karena betapa pentingnya data tersebut sebagai acuan model penyelesaian konflik faham keagamaan Islam, maka sepantasnya Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil membuat data base tersebut secara bersama-sama.*

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close