Nasional

RDPU PPDI dengan Komisi II DPR RI

Perangkat Desa mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI, digedung DPR RI. Dalam RDPU yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 itu menghadirkan Dirjen Bina dBesa, Nata Iryawan, dan hadir pula disaat yang sama perwakilan dari BKN, kemendes, dengan menghasilkan beberapa kesimpulan:

  1. Perangkat desa sekarang berstatus sebagai bagian pemerintah desa.
  2. Perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II A dengan memperhatikan masa jabatan.
  3. Perangkat desa akan mendapatkan BPJS ketenagakerjaan sesudah penandatanganan Mou antara Kemendagri dan BPJS ketenagakerjaan.

Adapun kesepakatan ini sudah dapat terlaksana selambat-lambatnya pada APBN 2019 setelah Kemendagri berkordinasi dengan Kementrian keuangan.
Dalam rapat tersebut diatas dipimpin oleh Mardani Ali Sera selaku Fraksi PKS, mardani menyatakan “sebenarnya golongan 2 A pun masih kecil kalau di bandingkan dengan pekerjaannya karena perangkat desa itu bekerja 24 jam” tegas mardani. Jadi tumpang tindih peraturan yang mengatur tentang perangkat desa-desa. Di undang-undang ASN perangkat desa itu tidak ada, jadi perangkat desa itu bukan bagian dari pemerintah. Padahal jika kita cermati undang-udang dibuat itu karena ada yang diaturnya kalau tidak ada yang diatur maka tidak ada undang- undang, jadi jelas jika melihat undang-undang ASN perangkat desa itu tidak akan ada karena perangkat desa tidak ada yang statusnya sebagai ASN. Padahal janji Presiden Jokowi dalam kampanye politiknya menyatakan bahwa akan mengangkat perangkat desa menjadi PNS dengan secara bertahap.

Dian M. Darda – MediaDesa.id

Baca Juga  Mengharukan..! Dukungan Keluarga untuk Ahmad Dhani yang Dipenjara
Loading...

Ada komentar

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: