Peristiwa

Sehari, 1600 Orang Sudah Tanda Tangan Petisi Cabut SKB Ahmadiyah

TASIKMALAYA – Di tengah perjuangan melawan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya malah berupaya menutup Masjid Al-Aqso yang dikelola oleh Jamaah Ahmadiyah Singaparna, Tasikmalaya.

Kronologis

Sabtu, 4 April 2020, Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Singaparna, Tasikmalaya didatangi tim Bakorpakem dan memberikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya tentang “Penolakan Renovasi Masjid, Pembangunan Menara dan Sarana Ibadah Serta kegiatan dakwah JAI di Kp. Badakpaeh, Desa Cipakat, Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya

Senin, 6 April 2020 Ahmadiyah Singaparna mendapatkan undangan rapat dari Bakorpakem di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, namun pihak JAI memilih untuk menolak hadir dan memberikan tanggapan melalui surat.

Ketua DPD JAI Tasikmalaya, Nanang Ahmad Hidayat menyampaikan alasannya;

  1. Surat Undangan rapat Bakorpakem datang hari Minggu, (5/4/2020) sore. Karena terlalu mendadak jadi kami tidak menghadirinya.

  2. Kami tidak diberitahu tujuan digelarnya pertemuan tersebut.

  3. Kami sangat menyayangkan pembuatan SKB tersebut hanya sepihak dan tidak melibatkan pihak JAI.

Kamis, 9 April 2020 Satpol PP bersama Aparat Kepolisian dan Kesbangpol memasang baligo SKB 3 Menteri di depan Masjid Al-Aqso pada Pukul 20.00 WIB malam.

Meskipun pihak JAI sudah memenuhi segala tuntutan mereka yang menolak keberadaan Ahmadiyah, namun baligo belum juga diturunkan atau dicabut, sehingga dibuatlah petisi yang berisi desakan untuk mencabut SKB tentang pelarangan Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam kurun waktu sehari, setidaknya 1600 orang sudah menandatangani petisi tersebut. Jumlah ini terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Link petisi : https://www.change.org/p/joko-widodo-cabut-skb-tentang-pelarangan-ibadah-dan-renovasi-masjid-al-aqso-ahmadiyah-singaparna-tasi?

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan poin penting adalah sebagai berikut :

Indonesia adalah Negara Hukum. Sumber hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasia dan UUD 1945. UUD dan Peraturan lain dibawahnya semuanya harus merujuk kepada Pancasila dan UUD 1945, dua sumber hukum tertinggi di NKRI tersebut.

Baca Juga :  Dampak Teror Christchurch, MUI Jabar Kaji Fatwa Haram PUBG

Konstitusi Undang-Undang 1945 menyatakan; Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. (Pasal 28 E ayat (1), (2), (3), UUD 1945). Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Pasal 29 ayat (1), (2), UUD 1945 ).

Kebebasan beragama yang dijamin konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi semua warga negara tidak terkecuali warga/anggota Jemaat Ahmadiyah (JAI) dan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (non derogable right) dalam keadaan apapun (Pasal 28I ayat (1), UUD 1945).

Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah organisasi legal formal berbadan hukum, dengan SK Menteri Kehakiman RI No. JA, 5/23/13 Tgl.13-3-1953.
Artinya, Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah organisasi yang mempunyai hak untuk hidup di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk di Kabupaten Tasikmalaya.

Benar Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agama, Jaksa Agung , dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, telah menerbitkan SKB Nomor: 3 Tahun 2008, Nompr: KEP – 003/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, tentang : Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan Warga Masyarakat, tetapi dalam 7 diktum SKB 3 Menteri sama sekali tidak ditemukan pelarangan perihal peribadahan dan kegiatan JAI di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya.

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat Bab VI Penyelesaian Perselisihan Pasal 21, berbunyi:

Baca Juga :  PMII Ciamis Pun Gabung Aksi Ke Polreskab Tasik Hari Ini, Massa Sudah Bergerak Ke Mapolres

(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.
Urusan Agama sepenuhnya adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU 23/2014.

(Mesa)

Komentar

  1. Mohon ketegasan pemerintah…. Mana kebebasan menjalankan warga negara di dalam menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing” yang dijamin oleh undang – undang ?

    1. Ralat…. Mana ketegasan pemerintah dalam menjamin kebebasan warga negara nya untuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing”……

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: