Peristiwa

Sembilan Temuan BPK Pada Keuangan Pemkab Tasikmalaya

TASIKMALAYA – BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Nomor LHP 22A/LHP/XVIII.BDG/05/2018, serta Laporan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 22B/LHP/XVIII.BDG/05/2018, tanggal 23 Mei 2018.

Dari laporan tersebut terdapat sembilan temuan adanya ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yakni sebagai berikut :

  1. Kekurangan Volume pada Tujuh Paket Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 899,29 juta.
  2. Denda Keterlambatan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Citanduy Ruas Jalan Ciawi-Panumbangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dipungut sebesar Rp 647,31 juta.
  3. Terdapat Kelebihan Pembayaran Atas Kadar Aspal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 69,51 juta.
  4. Kekurangan Volume pada pembangunan Pasar Darurat Manonjaya sebesar Rp 110,9 juta.
  5. Kelebihan Belanja Pegawai yang Membeni Keuangan Daerah sebesar Rp 108,53 juta.
  6. Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Belanja Hibah Tidak Memadai
  7. Kelebihan Pembayaran atas 30 Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi pada 13 OPD Kabupaten Tasikmalaya
  8. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Transportasi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya berinisial DRS sebesar Rp 43,77 juta
  9. Pengelolaan BPHTB Belum Memadai sehingga Kehilangan Penerimaan sebesar Rp 165 juta.

Adapun untuk Sistem Pengendalian Intern, BPK menemukan lima kelemahan dalam pengoperasiannya yakni :

  1. Pengelolaan Rekening Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Belum sesuai dengan Ketentuan.
  2. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Belum Memadai.
  3. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Belum Memadai.
  4. Penatausahaan Pertanggungjawaban Retribusi Pelayanan Kesehatan Tidak Sesuai Ketentuan.
  5. Desain dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Belum Memadai.

Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Rp 3,35 triliun dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3,31 triliun atau sekira 98,81 persen. (Mesa)

Baca Juga  Rumah Kartiwi Hancur Akibat Pergerakan Tanah
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close