Opini

Sentimen Agama Jadi Pemantik Perselisihan

MediaDesa.id – Dalam memahami multi kultur di Indonesia, tentu diperlukan dengan cara pendekatan melalu dialektika persuasif. Agar dalam menilai segala sesuatu, tidak berdasarkan satu perspektif dan menyalahkan sudut pandang lain. Termasuk memahami konstelasi yang ada di tengah masyarakat yang majemuk, multi etnis, dan kultur yang beragam. Sebab menggunakan kacamata kuda dengan mengesampingkan aspek lain, akan terjadi ketidak seimbangan sudut pandang yang pada gilirinya, keragaman dianggap sebagai pemicu terjadinya konflik social di tengah masyarakat.
Ekspektasi yang tidak berdasar, akan melahirkan phobia berlebihan lantaran kekacaun pola berfikir seseorang, maka bila kita merunut pada konteks persoalan bangsa dewasa ini, Islamofobia dan fanatisme agama telah meruncingkan perbedaan yang telah melahirkan diskriminasi pada Islam itu sendiri di mata internasional, dan pada non muslim di lain sisi yang berada di tengah mayoritas atas gagalnya dalam mengilhami keragaman, akan menjadi semakin kontras.
Rasa takut dan kebencian dikalangan minoritas terhadap mayoritas, ini lantaran tidak terlepas ketidak mampuan pemerintah didalam mengkordinir keragaman dan menempatkan sebuah pemahan kepada kaum mayoritas agar menjadi pelindung bagi minoritas, dan bukan menjadi penindas lantaran kekuatannya.
Dengan terus menaruh benih tentang artinya keragaman sebagai anugrah Tuhan, dan menempatkan keyakinan yang hanya di wilayah privat, atau mengaplikasikan dilingkungan sesame penganutnya saja, tentu akan sedikit melonggarkan nafas para kelompok diluar Islam. Sebab mereka tidak lagi terbebani syariat yang bukan merupakan sebuah keyakinannya, yang tentu berdampak pada hilangnya hak-hak mereka dalam membangun negeri ini. Harapan lainnya, praktik diskriminasi terhadap non Muslim yang sering memisahkan mereka dari kehidupan ekonomi, sosial, politik dan haknya sebagai warga negara dapat terminimalisir.
Kasus yang kembali mencuat pada tahun 2016 lalu yang dilakukan oleh Meiliana- berketurunan Tionghoa, beragama Buddha. Warga Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara yang dianggap melanggar Pasal 156 a KUHP. Atas perbuatannya lantaran memprotes volume suara azan yang berkumandang di lingkungan tempat tinggalnya, yang membuat ia harus diganjar satu tahun enam bulan dan mengakibatkan tiga vihara, delapan kelenteng satu balai pengobatan di Tanjungbalai, Sumatera Utara, dirusak dan dibakar. Belum tiga mobil, dua motor dan satu becak tidak luput dari amukan masa. Tragedi memilukan di tengah bangsa yang pernah harmonis ini, barang tentu tidak seharusnya terjadi, bila dampak dari fanatisme agama bisa diredam sejak dini, dimana segala bentuk gesekan sekecil apa pun harus disikapi secar serius oleh segenap elmen bangsa, agar kesalah fahaman tersebut tidak meluas dan berlarut-larut yang kelak akan menjadi bom waktu, sehingga menjadi sebuah gerakan massif lantaran dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang berkepentingan.
Seperti paham keagamaan Monoteisme dalam agama Islam, serta trinitas dalam ajaran Nasrani atau identitas sebuah keimanan dalam agama lain misalkan, tidak lagi harus menjadi pembahasan. Sebab jelas, perbedaan dalam doktrinitas agama tidaklah bisa sejalan walaupun dicari titik persamaanya. Oleh karena perbedaan keyakinan adalah hal mutlak yang harus dipisahkan agar tidak berbenturan, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama harus di taruh pada tempat pribadi individu dengan porsi sebatas keimanan seseorang. karena, bila agama di porsirkan sebagai dasar ideologi negara di tengah ragamnya keyakinan, tentu akan melahirkan konflik yang berdampak pada terdiskriminasinya kelompok agamawan yang minoritas.

Dalam menjaga keragaman, di tengah bangsa yang majemuk, adalah dengan kembali kepada dasar negara itu sendiri. Dasar negara yang memang terlahir dari hasil kesepakatan bersama saat sebelum terbentuknya negara ini secara utuh.

Seperti halnya Pancasila, ialah ideologi negara kita yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sebagai sarana untuk mempersatukan seluruh masyarakat, tentu tidak akan terwujud secara nyata bila tidak ada upaya-upaya kongkret dan aplikatif oleh masyrakat dan para pemegang kekuasaan. Sebab pada prinsifnya, Pancasila di desain sebagai sarana pemersatu bangsa, sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian di setiap konflik di negeri ini. Pancasila juga bisa dimaknai dengan common platform, atau common denominator masyarakat Indonesia yang plural. Banyak para pihak sepakat bahwa pancasila sebagai ideologi negara atau bangsa yang memiliki nilai integratif bagi bangsa Indonesia, maka bila dualisme paham kegamaan menjadi hal yang sulit untuk berjalan beriringan, atau pun secara luas kita pahami sebagai dikatomi yang tidak bisa di satukan, maka alternatifnya adalah dengan mengambalikan persoalan tersebut kepada idelogi Negara kita yaitu Pancasila. (Usep Ruyani)

Baca Juga  Rekonstruksi Pemikiran Para Pengejek Istilah Tol Langit
Loading...

Tinggalkan Balasan

Cek juga

Close
error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close