Pemerintahan

Siap-siap! Perbup Terkait NIPD Segera Terbit

TASIKMALAYA – Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto, di sela-sela pertemuan bersama Andi Ibnu Hadi selaku ketua DPC PERADI Tasikmalaya menyampaikan akan mengintruksikan dinas DPMKB agar segera membuat perbub terkait Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).

” Hari senin depan saya intruksikan ke dinas DPMKB untuk membuat perbup dan harus sudah beres 1 minggu “, kata Bupati kepada media desa. (16/08/2019).

Terkait dengan hal tersebut, bupati berharap kepala desa mengajukan data perangkat desanya yang selanjutnya sambil dinas menyusun NIPD.

Perbup NIPD ini adalah yang pertama di Jawa Barat, namun pada prinsipnya tidak ada kendala yuridis karena ini adalah sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, namun sekarang menjadi persoalan terkait perangkat desa atau status kepegawaian mereka, sebagai tenaga honorer atau ASN.

Ini penting sekali untuk disikapi oleh pemerintah karena akan menjadi landasan yuridis untuk menentukan hak dan kewajiban perangkat desa seperti masa bhakti dan purna bhakti perangkat desa.

Andi Ibnu Hadi selaku ketua DPC PERADI Tasikmalaya menanggapi hal itu dengan suka cita. Menurutnya hasil perjuangan bersama PPDI selama ini berhasil.

” Kami telah mendampingi perangkat desa yang tergabung dalam PPDI untuk memperjuangkan hak-hak mereka, dan alhamdulillah bersama forum peduli PPDI satu persatu sudah dapat terpenuhi oleh pemerintah dari mulai pegawai setara A2 oleh presiden Jokowi hingga sekarang NIPD oleh bupati Tasikmalaya “, kata Andi.

Sementara Asep Muslim, selaku Ketua Forum PPDI Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan apresiasinya terhadap Bupati terkait hal ini, dan menunggu tindakan selanjutnya.

” Perjuangan bersama PPDI sudah mulai menampakkan hasil, ini merupakan 1 dari 10 poin tuntutan kami kepada bupati Uu Ruzhanul Ulum sewaktu audiensi tanggal 31 Juli tahun 2018. Dan jika berbicara tentang pembangunan, maka kami berharap poin-poin yang lain tentang pemenuhan hak-hak perangkat desa segera direalisasi, karena perangkat desa merupakan ujung tombak pembangunan “, tutur Asep Muslim.

Baca Juga :  Peluang Pengesahan APBD Banjar 2019 Masih Ada

Senada dengan Asep Muslim, Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik turut menyampaikan dukungannya terhadap Bupati Tasikmalaya.

” Bupati Tasikmalaya telah mengakomodir butiran 10 tuntutan dari Forum Peduli PPDI Kabupaten Tasikmalaya yaitu penerbitan NIPD perangkat Desa Se-Kabupaten”, kata Asep Abdul Rofik.

Sebab, lanjut Asep, hal itu penting dilakukan untuk penertiban baik secara administrasi maupun legalitas para perangkat desa. Hal yang yang tidak kalah lebih penting yaitu demi terciptanya hak keadilan bagi setiap perangkat desa apabila di kemudian hari terjadi permasalahan baik di internal desa maupun permasalahan lainnya.

Penulis : Mesa

Tinggalkan Balasan

Close
Close
%d blogger menyukai ini: