Pemerintahan

SK Gubernur Jabar Soal Pengendalian Covid 19 di Lingkungan Pesantren Dinilai Cacat Moral

TASIKMALAYA,- Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Lingkungan Pesantren menuai kecaman. Kecaman datang dari Ketua Tanfidziah PCNU Kab. Tasikmalaya, Drs. KH. Atam Rustam.

Atam yang juga salah satu Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya ini menilai SK Gubernur Jawa Barat soal penanggulangam Covid 19 di lingkungan pesantren itu dinilai cacat moral dan etika. Pasalnya terkesan mengancam eksistensi pondok pesantren di Jawa Barat.

Atam menuturkan ancaman itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Di Lingkungan Pondok Pesantren. Dalam keputusan itu pesantren-pesantren di Jawa Barat diminta untuk membuat surat pernyataan kesanggupan dengan tiga poin utama.

Poin pertama, bersedia untuk melaksanakan Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19 dalam menjalankan aktivitas selama Pendemi Covid 19. Ke dua, bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan Pondok Pesantren.

“Dan ke tiga, ini yang paling ironis, Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19. Surat pernyataan itu harus ditandatangani di atas materai Rp.6.000,” kata Atam.

Meski mungkin nawaitu dari peraturan ini baik, lanjut Atam, aturan itu dianggap cacat moral dan etika. Pasalnya pesantren ini lembaga pendidikan mandiri yang eksistensinya tidak ditanggung oleh pemerintah sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan negeri lainnya. Kalau toh pun ada pesantren yang menerima bantuan (hibah) dari pemerintah, lanjut Atam, sifatnya hanya alakadarnya.

“Dan bantuannya juga tidak merata. Tidak ada jaminan semua pesanten dari yang kecil sampai yang besar bisa dengan mudah mendapatkan bantuan pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga :  Anggaran Belum Turun, Dua Agenda Pemkot Banjar Tanpa Makanan

Jika hendak membuat regulasi, kata Atam, buatlah tanpa harus mengancam eksistensi pesantren. Jika dalam aturan yang disusun oleh pemerintah itu ada nada ancaman, aturan yang mengancam itu yang menjadi bukti kecacatan moral dan etika pemerintah atas eksistensi pesantren selama ini.

Atau, imbuh Atam, kalau mau membuat aturan dengan nada acanaman semacam itu, setidaknya pemerintah harus memastikan bahwa seluruh fasilitas infrastruktur utama penanggulangan Covid 19 ada dan disediakan oleh pemerintah di seluruh pesantren di Jawa Barat tanpa terkecuali.

“Selama fasilitas dan infrastruktur itu tidak ada dan tidak disediakan oleh pemerintah, tidak usahlah membuat aturan dengan nada ancaman. Tidak pantas. Apalagi keberpihakan pemerintah atas pesantren di tengah pendemi Covid 19 ini masih jauh dirasakan oleh kami yang ada di pesantren,” ujarnya.

Atam pun meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk mencabut poin ancaman dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Komentar

  1. Sangat setuju….Ridwan Kamil gegabah … padahal pesantren pesantren lah di antara unsur penggagas NKRI ini. Jadi wajar kalau Kang Emil santun kepada semua pst.yang ada di Jawa Barat ini…
    Mereka bukan lembaga yang membebani APBD Jabar, meteka mandiri….Dukunglah kang Emil pesantren2 itu, apalagi di masa Pandemi ini. Wajar jika pesantren2 itu dikasih perlengkapan penanganan Covid 19, sebagai wujud nyata bawa Pemerintah Jawa Barat mengapresiasi keberadaan pesantren yang kontribusinya terhadap negara tidak bisa dibilang enteng. Bukan sebaliknya,malah bikin aturan yang kesannya mau memberangus pesantren….. der ah kang Emil kintun peralatan lengkap untuk penanggulangan Covid 19 ke semua pesantren di Jawa Barat……baru itu HEBAT….

  2. Sangat setuju bahwa pesantren tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau misalnya pesantren dianggap sebagai ancaman terhadap penularan covid-19 dan pemerintah tidak setuju terhadap pesantren,atau bahkan akan menutup pesantren selama covid-19,bagi saya lebih baik tutup dulu mol-mol yang sekarang masih buka dan ramai dikunjungi banyak orang,serta pasar juga harus senantiasa ditutup. Tapi kalau mol dan pasar masih dibuka maka janganlah melarang pesantren untuk dibuka kembali. Apalagi pesantren itu adalah lembaga yang sifatnya pribadi tanpa campur tangan pemerintah. Kalau misalnya pemerintah mengatur terhadap pesantren maka pemerintah pula harus memberikan anggaran dan fasilitas terhadap pesantren supaya bisa mencegah covid-19 ini di wilayah kepesantrenan tersebut bukan hanya mengancam tanpa ada bantuan sedikit pun. Kalau pun ada kritikan tentulah ada saran,dan kalaupun ada peraturan mestilah harus ada bantuan. Mungkin sekian terimakasih. Salah hormat

    1. Pasar dan mall dibuka terlebih dahulu karena saat ini ekonomi sedang terpuruk…
      Apapun keputusannya kita ikut pemerintah… kalau anda ngaku anak pesantren pasti tau ayat yang tentang menaati ulil amri

  3. Pesantren jangan disamakan dengan mall, restoran, pabrik atau tempat hiburan yg berorenrasi pada bisnis mencari keuntungan, pesantren memiliki visi mencetak kader umat yang berilmu dan akhlaqul kariimah sehingga pemerintah perlu memberi perhatian dan membantu tidak menyakiti hati pengelola pesantren

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: