Ekonomi

SPRI Soroti Basis Data Terpadu (BDT) Penerima Bantuan Sosial

TASIKMALAYA – Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menyelenggarakan Musyawarah Daerah II SPRI Kota Tasikmalaya bertema Perkuat & Perluas Organisasi; Tingkatkan Pemahaman Berjuang di Geunah Calik pada Minggu (15/9/2019). Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan aktivis pengerak sosial dari delapan kecamatan di Kota Tasikmalaya.

Acara juga dihadiri anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Komisi IV Gilman Mawardi, dan Dika Moehamamd Sekjen DPN SPRI.

Sekjen SPRI, Dika Moehammad menyampaikan bahwa Musda merupakan proses demokratis dalam organisasi SPRI. Kegiatan Musda ini merupakan agenda nasional dalam rangka mengkonsolidasikan cabang-cabang SPRI.

“Musda bertujuan untuk merombak kepengurusan dan menyusun strategi serta program kerja” ujar Dika dalam rilis persnya.

Dika juga menyampaikan, penting agar SPRI Kota Tasikmalaya ikut berpartisipasi mengkoreksi Basis Data Terpadu (BDT) Penerima Bantuan Sosial. Berdasarkan laporan SPRI dibeberapa kota ditemukan adanya kepala Daerah dan DPRD yang tidak melakukan proses pemutakhiran BDT. Akibatnya banyak ditemukan warga miskin yang belum tercatat dalam BDT dan ditemukan banyak penerima bantuan sosial yang tidak sesuai kriteria miskin serta masih ditemukan data penerima bansos yang sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya.

“SPRI penting mengajak warga Miskin Kota Tasikmalaya untuk terlibat mengusulkan perbaikan ulang Basis Data Terpadu (BDT) penerima Bantuan Sosial” lanjut Dika menjelaskan.

Menurutnya proses pemutakhiran yang semestinya dilakukan setiap dua kali dalam setahun harus transparan dan melibatkan warga. Agar hasilnya betul-betul akurat. Dika juga mengusulkan kepada pemerintah daerah agar menyiapkan alokasi dana daerah (APBD) untuk membiayai proses pemutakhiran serta untuk subsidi terhadap warga miskin yang tidak tercover oleh program bansos Nasional.

Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Gilman Mawardi, menyatakan bahwa dirinya berkomitmen akan bekerja mengurusi bidang kesejahteraan rakyat. Gilman juga akan berupaya agar ditempatkan dalam Komisi yang membidangi kesejahteraan.

Baca Juga  Sekolahnya Hanya Sampai SR, Tapi Omzet Bisnisnya Rp 50 M Sebulan

“Terkait dangan masih banyaknya warga miskin yang tidak masuk dalam BDT penerima Kartu Indoensia Sehat (KIS) dan program bansos lainnya, saya berjanji akan membawa persoalan ini dalam rapat dewan” ujarnya.

Aris Aktifis sosial mengaku pernah mendatangi kantor Kelurahan untuk mengusulkan warga yang belum masuk BDT, akan tetapi pihak kelurahan tidak mengetahui proses pengusulan BDT tersebut.

“Di lingkungan tempat tinggal saya banyak ditemukan warga miskin yang belum masuk dalam BDT penerima Bansos” ujar Aris menjelaskan.

Dalam acara Musda SPRI tersebut juga dibahas terkait Kriteria dan Garis Kemiskinan yang jadi acuan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Penggunaan kriteria dan garis kemiskinan ini menyebabkan sedikitnya keluarga miskin yang masuk dalam kategori.

Selain itu, di Musda PSRI ini juga dibahas terkait tidak pernah diketahui adanya proses pemutakhiran. Par peserta Musda mengatakan bahwa kuota tambahan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Kota Tasikmalaya sebanyak lima ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kenyataan masih belum mencukupi untuk mengcover keluarga miskin yang tidak masuk dalam BDT.

SPRI Kota Tasikmalaya berkomitmen akan melakukan audit terhadap kelayakan penerima bantuan sosial dan mekanisme penetapan Basis Data Terpadu (BDT) penerima bansos. SPRI juga akan menginisiasi agar Walikota dan DPRD Tasikmalaya mengalokasikan dana daerah (APBD) untuk membiaya program pengentasan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Penulis: Budi

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close