Peristiwa

Tak Hadir di Persidangan, Penggugat Menganggap Ada Kejanggalan

MediaDesa.id – Kemajuan pada Perkara Gugatan Lahan Bendungan Leuwikeris yang digelar di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sudah memasuki tahap mediasi. Setelah sidang kedua yang digelar pada siang tadi – Rabu 1 Agustus 2018 Jam 11.00 WIB, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk mengadakan mediasi yang dipimpin Hakim Mediator RIDWAN SUNDAWIRAWAN SH didampingi Panitera Pengganti CECEP JALIL. Sementara dari Pihak Penggugat hadir Kuasa Hukum DANI SAFARI EFFENDI SH, ECEP SUKMANAGARA SPd SH, M HIDAYAT SH, GILANG PERMANA SH dan Prinsipal IWAN MUHYIDIN, Ust. E KUSWARA dkk. Kemudian dari Pihak Turut Tergugat diwakili JADIR FIRMAN ALAMSYAH SH MH MAP, ADITYA PUTERA PERDANAN SH MH yang surat Kuasanya ditandatangan langsung oleh PJ.GUBERNUR JAWA BARAT ‘KOMJEN MOCHAMAD IRIAWAN selaku Turut Tergugat II. Kemudian dari pihak BUPATI TASIKMALAYA diwakili oleh AZIS PRIHADI SH, YANDI SUSANDI SH yang surat kuasa ditandatangani oleh H. UU RUZHANUL ULUM. Namun seperti Biasa dari Turut Tergugat PRESIDEN RI, MENTERI PUPR, dan Tergugat Utama BBWS CITANDUY, BPN KABUPATEN TASIKMALAYA, KJJP ADNAN HAMIDI DAN REKAN tidak hadir namun sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat Utama. Karena Pengadilan telah memanggil para Tergugat secara patut dua kali berturut-turut namun tidak kunjung hadir.

Dalam sidang mediasi para pihak meminta kepada Hakim Mediator untuk menghadirkan semua pihak, maka dijadwalkan kembali sidang mediasi Senin 27 Agustus 2018 jam 11.00 WIB. Pada isi sidang Hakim Mediasi RIDWAN SUNDAWIRAWAN bertanya apa sederhanya keinginan penggugat yang kemudian dijawab oleh Kuasa Hukum Penggugat Dani Safari Effendi SH “Keinginan Para Penggugat hanya ingin harga yang layak dan disesuaikan dengan harga Ciamis yakni Rp.151.000/meter karena setelah ditelusuri harga NJOP ciamis lebih rendah Rp.5-7 ribu tetapi harga tanah Rp.151.000 sebaliknya harga NJOP Tasik lebih tinggi Rp.10-20 ribu namun justru pembayaran harga lebih rendah hanya Rp.61.000/meter dimana pembangunan tersebut berada di titik yang sama dan berhadapan”.

Baca Juga  LBH Ansor, "Senjata Api Untuk Melindungi Nyawa Bukan Sebaliknya"

Dani melanjutkan “Kami sangat mengapresiasi pernyataan 2 Pejabat Negara yakni Menteri PUPR yang mengatakan “apabila ada warga yang kurang puas dan keberatan dengan harga tanah silahkan gugat ke Pengadilan” sementara Pj.Gubernur mengatakan “Walau ada gugatan dari warga, kami akan melakukan upaya persuasif”.
Hadir mengikuti peraidangan dari Warga Penggugat sebanyak 43 orang.

Sementara dikatakan HERI FERIANTO yang merupakan fasilitator warga terdampak mengatakan “tidak hadirnya para Tergugat pada sidang kedua ini semakin memperkuat dugaan bahwa terindikasi adanya penyimpangan dalam proses ganti rugi lahan tersebut. Mungkin mereka ini takut atau bisa saja sedang menyusun strategi lain.
Kami berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan upaya mediasi. Karena jika tidak, maka perkara ini akan dilanjut dan bukti-bukti dokumen pembebasan lahannya harus dimunculkan. (AIH)

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close