Hukum

Tasikmalaya Darurat Korupsi Dan Hukum

TASIKMALAYA – Ketua DPC Peradi Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi, SH mengatakan dibongkarnya kasus Pemotongan Dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya mengindikasikan Tasikmalaya darurat korupsi.

Namun apakah dengan memenjarakan koruptor, korupsi juga bisa hilang?. Pasalnya kasus Tasikmalaya masih sebagian kecil yang terungkap oleh para penegak hukum.

“Maka darurat korupsi dan darurat hukumlah yang jadi problem kita. Problem sebuah sistem hukum juga,” kata Andi saat Talkshow dan Diskusi Pergerakan dengan Tema Kabupaten Tasikmalaya Darurat Hukum dan Korupsi di Aula PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Kamis, 22 November 2018.

Menurut Andi, praktek melawan korupsi harus dimiliki setiap elemen karena istilah alokasi anggaran yang rentan dikorup banyak nama seperti dana desa, hibah, aspirasi dan lain-lain.

Untuk itu, kalau berkiblat pada Teori Hukum Friedman bahwa ada empat elemen utama sistem hukum yang mengukur berhasil tidaknya Penegakkan hukum. Keempat elemen tersebut antara lain, struktur hukum, isi atau substansi hukum, budaya hukum dan dampak hukum.

Struktur Hukum atau Pranata Hukum, ujarnya, sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

“Kewenangannya dijamin undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain,” ucapnya.

Adapun isi atau substansi hukum apakah bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan karena substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).

“Kemudian Budaya Hukum mengenai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum,” kata Andi.

Baca Juga :  Nasib Korban Begal yang Menjadi Tersangka dalam KUHP

Dan terkakhir, tuturnya, dampak hukum apakah dengan ditegakkannya hukum mencapai tujuan hukum yang salah satunya mempertahankan dan melindungi masyarakat.

“Misal kenapa korupsi ditindak karena korupsi berdampak hilangnya anggaran yang menjadi hak masyarakat itu sendiri,” ucapnya.

Sementara itu perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Yosep mengungkapkan ada ada tiga lembaga penyidikan yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Kemudian perihal kasus korupsi seperti dana desa juga kejaksaan sudah tangani dan pentingnya Undang-undang korupsi itu apakah pendukungnya memadai atau tidak, aparat, sarana prasarana sampai masyarakat itu sendiri.

Supremasi hukum mulai dari pusat sampai desa dan dana desa begitu besar juga tegantung Sumber Daya Manusianya, harus sesuai kapasitas dan prosedurnya.

“Pihak Kepolisian mengucapkan terimakasih kepada PMII yang selalu mengingatkan kenerja pemerintahan dan kepolisian agar kami betul-betul menjalankan sesuai fungsinya. Kami pun soal penanganan korupsi di kabupaten sudah ditangani prosesnya mulai tahap satu, dua, penyidikan sampai penyelidikan. Karena semua tindakan korupsi tidak bisa sendiri pasti bersama sama, serpeti kasus terjadi hari ini,” kata Kasat Binmas Polres Kabupaten Tasikmalaya, AKP Cucu Juhana menambahkan.

Talkshow dan Diskusi pergerakan ini sengaja digelar LBH PMII Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu penyikapan atas dibongkarnya kasus pemotongan dana hibah yang menyeret Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir bersama lima bawahan dan masyarakat biasa.

Hasil diskusi menjadi rekomendasi LBH PMII untuk disampaikan ke Pemkab Tasikmalaya, DPRD maupun aparat penegak hukum. (Imam Waridin)

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close