Hukum

Teori Stufen Han Kelsen dalam Struktur Hukum Indonesia

Oleh : Andi Ibnu Hadi
Penulis Adalah Ketua DPC Peradi Tasikmalaya dan Pekerja Sosial pada beberapa lembaga Sosial masyarakat di tasikmalaya

Stufenbau Han Kelsen sebagai Basis Teori Tata Hukum Indonesia
Teori Stufenbau atau juga dikenal dengan teori Piramida (Stufentheory) adalah teori mengenai sistem hukum yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Teori tersebut menyatakan bahwa “Sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm)”.
Dari teori Hans kelsentersebut yang paling banyak mendapat perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Tokoh yang telah mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen sendiri yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky ini juga disebut juga sebagai theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Adapun susunan norma menurut teori tersebut adalah:
Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm);
Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz);
Undang-undang formal (formell gesetz); dan
Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung).
Seorang ahli Hukum Tata Negara A. Hamid S. Attamimi mengintegrasikan teori Kelsen dengan teori Hans Nawiaky dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Dengan berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia dapat disusun sebagai berikut:
Staats fundamental norm: Pancasila (Pembukaan UNDANG-UNDANGD 1945).
Staats grundgesetz: Batang Tubuh UNDANG-UNDANGD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
Formell gesetz: Undang-Undang.
Verordnung en Autonome Satzung: Secara bertingkat mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.
Sekilas teori ini telah diadopsi dalam tata hukum Indonesia sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat 1 1disebutkan bahwa jenis dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Lembaga negara yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di atas yaitu sebagai berikut :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Dasar tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya paling tinggi. Jika dihubungkan theorie von stufenufbau der rechtsordnung dari Hans Nawiasky (Murid Han Kelsen), maka Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 adalah Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz). Undang-undang Dasar 1945 di buat oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), UNDANG-UNDANG DASAR 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan sebagai konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. Berdasarkan sejarah bahwa, UNDANG-UNDANGD 1945 disahkan sebagai Undang-undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UNDANG-UNDANGDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UNDANG-UNDANGD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UNDANG-UNDANGD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu:
Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 Perubahan Pertama UNDANG-UNDANGD 1945.
Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 Perubahan Kedua UNDANG-UNDANGD 1945.
Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 Perubahan Ketiga UNDANG-UNDANGD 1945.
Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 Perubahan Keempat UNDANG-UNDANGD 1945.

TAP MPR atau Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat
TAP MPR atau ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat peraturan perundang-undangan dengan urutan setelah UNDANG-UNDANGD 1945, TAP MPR dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada masa sebelum Perubahan (Amandemen) UNDANG-UNDANGD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UNDANG-UNDANGD 1945 dan di atas Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UNDANG-UNDANGD 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yaitu Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam kondisi negara dalam bahaya yang memaksa Presiden mengeluarkan peraturan tersebut. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUNDANG-UNDANG tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUNDANG-UNDANG tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUNDANG-UNDANG. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu. Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUNDANG-UNDANG tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden, Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Perpres merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di Indonesia, yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur). Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baca Juga  Peradi dan LBH Ansor Perjuangkan Status Paralegal

Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Konsepsi Pengawasan Perundang-undanga dalam Tata Hukum Indonesia
Sebagai sarana upaya hukum untuk menguji suatu peraturan hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan hukum diatasnya, maka dalam sitem hukum kita dikenal dengan Judicial Review (JR) yang diletakan kewenangnnya terhadap suatu lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi dan mahkamah Agung. Kedua lembaga peradilan ini memiliki kewenangan yang berbeda dalam menerima pengajuan Judicial Revie yaitu:
Mahkamah Agung
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat [1] dan [2] UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung– UNDANG-UNDANG 5/2004) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA
dan dibuat secara TERTULIS dan rangkap sesuai keperluan dalam Bahasa Indonesia (lihat Pasal 31A ayat [1] UNDANG-UNDANG No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UNDANG-UNDANG No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung – UNDANG-UNDANG 3/2009).
Permohonan judicial review hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
Perorangan warga negara Indonesia;
Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat.(lihat Pasal 31A ayat [2] UNDANG-UNDANG 3/2009) hal-hal yang diminta untuk diputus.

Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara judicial Review sebagaiaman diatur dalam Pasal 1 angka 3 huruf a jo. Pasal 10 UNDANG-UNDANG No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UNDANG-UNDANG MK”), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (“MK”) adalah menguji undang-undang terhadap UNDANG-UNDANGD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon judicial review adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat [1] UNDANG-UNDANG MK permohonan dapat diajukan oleh:
Perorangan warga negara Indonesia;
Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
Badan hukum publik atau privat; atau
Lembaga negara.

Adapun Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil, yaitu:
mengabulkan permohonan Pemohon;
menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UNDANG-UNDANG dimaksud bertentangan dengan UNDANG-UNDANGD 1945;
menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UNDANG-UNDANG dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Konsepsi Pengawasan Peraturan Daerah
Pengawasan Berjenjang, Prosedur Lama Ditambah Sanksi
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, prosedur pengawasan terhadap Peraturan Daerah (PERDA) dilakukan dengan mekanisme berjenjang, yang mana Perda diawasi secara bertingkat oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam hal pengawasan ini memiliki kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat, maka secara tekhnis seorang Gubernur memiliki kewenangan mengawasi Perda kabupaten/kota. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri berwenang mengawasi Perda provinsi.

Undang-undang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan pengawasan kepada Menteri dan Gubernur sampai dengan kewenangan pembatalan melalui alat kelengkapan kebijakan berupa keputusan menteri dan keputusan Gubernur (Pasal 251). Menteri berwenang membatalkan Perda provinsi sedangkan Gubernur berwenang membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Apabila gubernur tidak membatalkan Perda maka Menteri yang akan membatalkan Perda tersebut (Pasal 251 ayat (3)). Keputusan pembatalan ini harus ditindaklanjuti dengan pemberhentian pelaksanaan Perda dan pencabutan Perda yang dibatalkan. Apabila Pemerintah Daerah tidak menindaklanjuti pembatalan, maka Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah menyiapkan sanksinya. Ketentuan adanya sanksi bagi Pemerintah Daerah ini merupakan materi pengaturan baru yang tidak terdapat dalam undang-undang sebelumnya.

Dalam Undang-undang Pemerintah Daerah yang sekarang terdapat dua bentuk sanksi yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah yaitu sanksi administratif dan sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda. Sanksi administratif dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama tiga bulan (Pasal 252 ayat (3)). Khusus untuk Perda retribusi dan pajak daerah, apabila pemerintah daerah masih memberlakukan Perda yang dibatalkan maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil (Pasal 252 ayat (2)).

Pemerintah daerah diberi hak berdasarkan UNDANG-UNDANG Pemerintahan Daerah untuk mengajukan keberatan apabila tidak menerima keputusan pembatalan Perda (Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8)). Gubernur dapat mengajukan keberatan atas pembatalan Perda provinsi kepada presiden. Sedangkan, bupati/walikota mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri. Selama pengajuan keberatan, sanksi yang diatur dalam Pasal 252 ayat (3) tidak diberlakukan.

Model Pengawasan Antisipatif
UNDANG-UNDANG Pemerintahan Daerah mengatur secara khusus prosedur pengawasan untuk delapan jenis rancangan Perda (Pasal 245). Delapan jenis rancangan tersebut mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah. Sebelum ditetapkan oleh kepala daerah, rancangan Perda tersebut harus mendapatkan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang.

Gubernur mengevaluasi rancangan Perda kabupaten/kota, sedangkan Menteri Dalam Negeri mengevaluasi rancangan Perda provinsi. Evaluasi rancangan Perda tentang pajak dan retribusi daerah provinsi dilakukan melalui koordinasi Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan, dan untuk rancangan Perda tata ruang berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan tata ruang. Sedangkan, evaluasi rancangan kedua jenis Perda tersebut untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur melalui konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk pajak dan retribusi daerah dan menteri yang menyelenggarakan urusan tata ruang untuk rancangan Perda tata ruang.

Baca Juga  Peradi dan LBH Ansor Dorong KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Dana BOS Di Tasik

Selain itu, UNDANG-UNDANG Pemerintahan Daerah mengatur mekanisme register Perda (Pasal 242). Register ini dilakukan setelah rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Gubernur dan bupati/walikota belum dapat menetapkan Perda dan mengundangkan dalam lembaran daerah sebelum mendapat nomor register (Pasal 243 ayat (1)). Pemberian nomor register juga dilakukan secara berjenjang. Gubernur berwenang memberi nomor register untuk Perda kabupaten/kota dan Menteri Dalam Negeri berwenang memberi nomor register untuk Perda provinsi. Proses register ini dimaksudkan untuk mendukung tertib administrasi pelaporan Perda dan membentuk informasi Perda secara nasional.

Efektivitas Prosedur Pengawasan
Model pengawasan berjenjang yang memberi kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri dan melibatkan pemerintah provinsi merupakan prosedur lama yang tidak berjalan efektif. Persoalan yang muncul terutama terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan. Beban pengawasan Perda merupakan beban yang tidak mudah baik terkait dengan jumlah Perda maupun substansi yang harus dikaji. Kapasitas dan penugasan yang jelas bagi pelaksana pengawasan merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur pengawasan berjenjang ini. Mekanisme yang diatur dalam pengawasan yang lama adalah dengan membentuk tim yang bersifat temporer baik untuk pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah provinsi. Padahal pengawasan ini merupakan tugas yang rutin dengan beban yang besar.

Persoalan lain yang muncul adalah tingkat ketaatan penyerahan Perda untuk direview oleh pemerintah provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri. UNDANG-UNDANG Pemerintahan Daerah sudah mengantisipasi agar pemerintah daerah taat dalam menyerahkan Perda dengan memberikan sanksi adminsitratif berupa teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri apabila Gubernur tidak menyerahkan Perda, dan Gubernur memberikan sanksi teguran tertulis bagi bupati/walikota yang tidak menyerahkan Perda (Pasal 249 ayat (2) dan ayat (3)). Implementasi kewajiban penyerahan Perda ini seharusnya diimbangi dengan penyebaran informasi daerah yang tidak menyerahkan Perda.

Permasalahan norma yang mengatur instrumen pembatalan Perda juga menjadi salah satu penghambat efektivitas pengawasan Perda. UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2004 mengatur pembatalan Perda dilakukan oleh presiden melalui instrument peraturan pesiden (Pasal 145 ayat (3)). Namun, dalam prakteknya pembatalan Perda dilakukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pengaturan lainnya, terkait masalah berkaitan dengan pembatalan Perda pajak dan retribusi daerah. UNDANG-UNDANG No. 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UNDANG-UNDANG PDRD) mengatur pembatalan Perda pajak dan retribusi daerah dilakukan oleh Presiden dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Pasal 158 ayat (5)). Padahal UNDANG-UNDANG PDRD juga mengatur apabila Presiden tidak menerbitkan Perpres pembatalan maka Perda tersebut tetap diberlakukan (Pasal 158 ayat (9)).

Sejak diberlakukannya UNDANG-UNDANG PDRD pada 1 Januari 2010, nampaknya pembatalan Perda tidak pernah dilakukan lagi. Ada hambatan teknis ketika pembatalan Perda harus melalui pembentukan Perpres. Dalam satu tahun, presiden bisa mengeluarkan ratusan Perpres untuk membatalkan Perda. Dengan tidak adanya perpres pembatalan tersebut maka Perda pajak dan retribusi daerah yang berpotensi menghambat investasi tetap diberlakukan sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (9). Dengan pengaturan UNDANG-UNDANG PDRD yang saat ini masih berlaku, maka menjadi pertanyaan instrumen hukum apa yang akan digunakan pemerintah untuk membatalkan Perda pajak dan retribusi daerah. Apakah akan mengeluarkan perpres sesuai ketentuan UNDANG-UNDANG PDRD atau UNDANG-UNDANG Pemerintahan Daerah yang pembatalannya dapat dilakukan oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Tentunya ini akan menimbulkan perdebatan apabila pemerintah tidak menyelesaikan benturan ketentuan ini terlebih dahulu.

Kritik lain terkait dengan pengawasan Perda oleh pemerintah ini adalah ketiadaan mekanisme pelaporan atau pengaduan dari masyarakat untuk mengadukan adanya Perda-Perda bermasalah. Hal ini juga berkaitan dengan pengawasan Perda hanya dirasakan efektif bagi Perda-Perda pajak dan retribusi daerah. Perda di luar bidang tersebut jarang terdengar dibatalkan oleh pemerintah. Padahal berbagai pemberitaan banyak menyorot keberadaan Perda yang bermasalah, di luar Perda pajak dan retribusi daerah.

Prioritas Perbaikan
UNDANG-UNDANG Pemerintahan Daerah telah mengatur model pengawasan berjenjang terhadap Perda dengan dilengkapi ketentuan sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang tidak menjalankan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Namun, implementasi norma dalam UNDANG-UNDANG Pemerintahan Daerah tersebut membutuhkan keseriusan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana utama pengawasan Perda ini. Prioritas yang perlu dilakukan adalah menyiapkan aturan teknis yang jelas untuk menerapkan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Pemerintahan Daerah dan penyiapan kapasitas termasuk struktur dalam Kementerian Dalam Negeri serta organisasi pemerintahan di tiap-tiap provinsi untuk menjalankan fungsi pengawasan ini.

Usulan lainnya terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat, setidaknya meliputi informasi Perda-Perda yang dibatalkan dan penerapan sanksi bagi pemerintah daerah. Informasi ini diperlukan sebagai kontrol masyarakat terhadap tindaklanjut pemerintah daerah untuk menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan serta pencabutannya. Di pihak pemerintah (pusat) juga perlu melakukan pengawasan pemerintah daerah terhadap tindaklanjut keputusan pembatalan Perda. Tindakan yang juga mendesak dilakukan oleh pemerintah bersama DPR adalah melakukan sinkronisasi pengaturan pembatalan Perda antara UNDANG-UNDANG Pemerintahan Daerah dengan UNDANG-UNDANG DPRD.

DAFTAR PUSTAKA
Hans Kelsen “Teori hukum murni-dasasr-dasar ilmu hukum normative” terjemahan The fure of teory :Barkely University of California press :1978 : Nusa Media,bandung,2010
A. Hamid A. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress, Jakarta, 2006.
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1997.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close