Hukum

Terkait Penembakan, Ini Pasal Yang Dilanggar Oknum Polisi Menurut PMII

TASIKMALAYA, – Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya, Hafidulloh yang ditemui “Media Desa” disela aksi menegaskan banyak Pasal yang dilanggar oknum polisi pelaku penembakan.

Selain SOP Kepolisian yang diatur dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2019, juga sebagai tindakan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Pasal 360 ayat 1 KUHP sangat jelas, barang siapa karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Itu kalau alpa atau tidak disengaja, apalagi ini disengaja,” kata Hafid, Jum’at, 28 September 2018.

Menurut Hafid, oknum polisi tadi telah nyata melukai Andi Wahyudin yang juga aktifis PMII. Padahal tidak ada ancaman yang membahayakan nyawa polisi tersebut sampai berani melakukan tindakan diluar SOP Perkapolri.

Tak hanya itu, Hafid juga menyinggung Pasal 51 ayat (2) KUHP perintah jabatan yang tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya.

Yang artinya, kata dia, jika dianggap bahwa Andi melakukan kesalahan juga tentu tidak ada niatan untuk mengambil hak orang lain karena ia sebatas diperintah untuk menjemput seseorang dan memakai mobil yang di suruh.

“Maka karena mempunyai wewenang yang termasuk dalam pekerjaan nya itu menjadi terhapusnya pertanggung jawaban pidana,” ujarnya.

Sebelumnya sekira 200 mahasiswa PMII berunjukrasa di Mapolres Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menuntut Kapolres, AKBP Anton Sujarwo, S.Ik menindak lima anggotanya yang telah menembak Andi dari PMII dan Sekdes Tanjungkarang, Cepi.

Oknum tadi menyangka Andi dan Cepi melarikan mobil milik polisi. (Budi)

Baca Juga  Walau Kontroversi Uu Tetap Lantik Pejabat Mutasi
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close