Titik Rawan Korupsi dan Diskriminasi Dana Bansos di Masa Krisis

oleh -
Foto : Ilustrasi Dana Bansos
Foto : Ilustrasi Dana Bansos

JAKARTA – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) melakukan pemantauan distribusi dana bantuan sosial Covid-19 di empat daerah, yakni Kota Mataram, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Kuningan. Pemantauan yang dilakukan selama empat bulan pada Agustus hingga November 2020 ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial Covid-19 tersalurkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan sasaran yang tepat, baik penerima bantuan, jumlah bantuan, jenis bantuan, maupun waktu penyaluran bantuan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan ketepatan.

Program pemantauan ini membatasi diri hanya pada pelaksanaan distribusi bantuan sosial Covid-19 di lapangan. Lakpesdam PBNU hendak melihat dua hal dari distribusi Bansos ini. Pertama, adakah pelanggaran hukum yang berindikasi korupsi. Kedua, adakah praktik diskriminatif dalam pelaksanaan distribusi Bansos kepada masyarakat sasaran. Apabila ditemukan pelanggaran yang dimaksud, kemudian didalami siapa pelaku, siapa korban, apa modus operandi, kapan dan di mana dilakukan, serta bagaimana respons dan penyelesaian dari pihak-pihak yang berwenang.

Baru-baru ini Lakpesdam PBNU menyelenggarakan diskusi daring dengan tajuk “Meneropong Titik Rawan Korupsi dan Diskriminasi Dana Bansos Covid-19 Tahun 2021”, selasa 23 Februari 2021. Dari pertemuan tersebut terungkap beberapa temuan pelanggaran bansos di masyarakat yang terjadi di empat daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pemantauan selama Agustus-November 2020, ditemukan 95 kasus yang tersebar di empat lokasi pemantauan. Dari total kasus yang ditemukan, 73 kasus merupakan kasus pelanggaran distribusi (77%) dan 22 kasus diskriminasi (23%). Kedua temuan kasus tersebut terjadi di semua lokasi pemantauan: Mataram (21 kasus pelanggaran distribusi, 6 kasus diskriminasi), Indramayu (13 kasus pelanggaran distribusi, 3 kasus diskriminasi), Kuningan (5 kasus pelanggaran distribusi, 5 kasus diskriminasi) Tasikmalaya (34 kasus pelanggaran distribusi, 8 kasus diskriminasi).

Baca Juga :  Rehabilitasi Mangrove Dorong Pemulihan Lingkungan dan Ekonomi

Modus pelanggaran distribusi Bansos Covid-19 ditemukan dalam berbagai bentuk. Setidaknya ada 7 modus operandi yang ditemukan dalam pemantauan ini. Yaitu, [1] kasus bantuan ganda (2 kasus); [2] bantuan diberikan kepada penerima yang tidak masuk kriteria (4 kasus); [3] layak namun tidak mendapat bantuan (29 kasus); [4] sembako yang diberikan tidak layak (7 kasus); [5] manipulasi data (2 kasus); [6] penyalahgunaan kewenangan (3 kasus), dan [7] pemotongan/pungli (25 kasus).Selain kasus pelanggaran distribusi, ditemukan juga kasus diskriminasi. Jika dikategorikan, ada tiga temuan kasus: [1] diskriminasi terhadap agama/kepercayaan minoritas (8 kasus, 32%), [2] diskriminasi terhadap kelompok transgender (1 kasus, 4%), [3] diskriminasi terhadap kelompok disabilitas (17 kasus, 64%).

Berbagai kasus dugaan korupsi, kesalahan administrasi, dan diskriminasi dalam distribusi program Bansos dalam analisis kami terjadi karena beberapa faktor yang saling terkait. Di antaranya adalah [1] data yang kadaluarsa dan tumpang tindih, [2] tidak transparan dan tidak terbukanya daftar penerima Bansos, [3] saluran pengaduan warga yang tersumbat, [4] lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan, dan [5] keterlibatan oknum pemerintah dalam kasus dugaan korupsi dan diskriminasi.

Rekomendasi
Dengan sejumlah kesimpulan tersebut di atas, program pemantauan Lakpesdam PBNU merekomendasikan sebagai berikut:

  1. Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah harus melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala, setidaknya setiap tahun. Bahkan, platform DTKS ini harus dikembangkan berbasis IT dan disinkronkan dengan Sistem Informasi Desa (SID) dan Kelurahan yang memuat update data warga miskin yang layak menerima Bansos. Di masa pandemi, pemutakhiran data DTKS bisa dilakukan lebih sering, minimal setahun dua kali, karena jumlah kelompok rentan dan terdampak pandemi terjadi peningkatan yang cepat dan fluktuasi yang sangat dinamis. Dalam pemutakhiran data, agar tidak ada diskriminasi, penentuan warga miskin yang masuk SID dan terintegrasi dengan DTKS, harus melalui Musdes yang partisipatif.
  2. Dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial, Pemerintah Daerah harus memperhatikan sejumlah kelompok rentan, terutama yang sering terdiskriminasi. Mereka adalah kelompok sosial yang sering tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk kelompok rentan dan kelompok minoritas perlu ada kebijakan afirmasi (affirmative action policy) dalam bantuan sosial. Pemda setempat perlu mengembangkan skema Bansos khusus bagi kelompok rentan. Basisnya bisa individu atau rumah tangga. Pendaftarannya bisa dilakukan secara terpisah dan mandiri, khusus bagi kelompok rentan.
  3. Kementerian/Lembaga yang menyalurkan bantuan sosial, baik Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Desa, maupun Kepala Daerah, harus responsif dan pro-aktif menindaklanjuti laporan dari warga terkait penyalahgunaan Bansos Covid-19 dan menyelesaikannya secepat mungkin sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Karena itu, diperlukan adanya maklumat layanan pengaduan yang memuat standar penyelesaian pengaduan warga yang terukur.
  4. Kementerian/Lembaga yang menyalurkan bantuan sosial, baik Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Desa, maupun Kepala Daerah, harus terbuka dan transparan berkaitan dengan informasi mengenai bantuan sosial, antara lain: jenis bantuan, kriteria penerima, besaran/nilai bantuan, cara mendapatkan, dan saluran pengaduan. Sosialisasi dan transparansi ini perlu dilakukan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial.
  5. Rumah tangga penerima bansos perlu diberi tanda khusus agar tidak tumpang tindih dan mendorong kontrol masyarakat terhadap kemungkinan salah sasaran[].
Baca Juga :  Standar Maksimal BLT Dana Desa Boleh Ditingkatkan, Asal

(Press Release Lakpesdam PBNU)

Berikan komentar