Undang-undang Desa Rawan Penyalahgunaan Wewenang

MediaDesa.id – Dengan disahkannya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tentu melahirkan kebebasan di dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa secara mandiri. Tetapi dilain pihak, dengan kebebasan itu justru akan berpotensi timbulnya tindak pidana KKN termasuk korupsi yang bergerak secara sistematis, terorganisir dan masif.

” Saya sendiri menyadari, hal itu dikarenakan saya pribadi pada saat itu pernah menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan desa dengan menjabat sebagai Ketua BPD Cipakat 2012-2018 sekaligus menjabat Ketua Asosiasi BPD Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kecamatan Singaparna yang membawahi 10 Desa. Jadi sedikit banyak saya tau persoalan tersebut berserta problematikanya”, Ujar Asep Abdul Rofik selaku Ketua LBH Ansor Kab. Tasikmalaya.
Banyak indikator di lapangan yang membuat persoalan semakin kompleks, dimulai dari timpangnya SDM Kepala Desa dan Aparatur Desa, Anggota BPD hingga kurangnya pembinaan serta pengawasan dari Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait, turut berkontribusi terjadinya tindakan melawan hukum tersebut.
Tentu hal itu menimbulkan kerawanan dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan RKPDes hingga RAPBDes dikemudian hari. Sehingga pelaksanaan pengawasan penyelengaraan dan penerapan Anggaran Desa dari mulai Alokasi Dana Desa (ADD), pemerataan (Banprov) hingga Dana Desa (DD) sangat rentan terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan.
LBH Ansor Kab Tasikmalaya dalam hal ini, berharap besar kepada Pemda Kabupaten Tasikmalaya melalui kewenangan serta kebijakannya turut melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 112-115 dalam penerapannya bisa dimaksimalkan.
Kemudian peran-peran pengawasan tidak hanya BPD, tetapi diperlukan juga dukungam oleh berbagai pihak untuk ikut berperan dan berkontribusi secara aktif dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara komprehensif. Sehingga pada gilirannya nanti, proses pengawasan bisa dimaksimalkan dan segala bentuk tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat diminimalisir sekecil mungkin. Tentu dengan harapan, hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dapat diredam dan dikendalikan. (Usep Ruyani)

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close