HukumPolitik

Walau Kontroversi Uu Tetap Lantik Pejabat Mutasi

MediaDesa.idTASIKMALAYA. Bupati Tasikmalaya telah melantik pejabat administrator dan pengawas lingkungan kabupaten Tasikmalaya pada hari selasa 4 September 2018 di Pendopo lama. Padahal jauh-jauh hari rencana Bupati melakukan pergantian pejabat dilingkungan pemerintahan kabupaten tasikmalaya ini telah ditentang oleh berbagi Organisasi Bantuan Hukum di kabupaten Tasikmalaya.
Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik menjelaskan bahwa Pelantikan Pejabat Andmistrator dan Pengawas lingkungan oleh Bupati Tasikmalaya sudah melakukan Detournemen de Pouvoir atau penyalahgunaan wewenang.

“Jika dilihat dari sudut pandang hukum berkaitan Pelantikan Pejabat Andmistrator dan Pengawas lingkungan oleh Bupati Tasikmalaya (Calon Petahana/Wagub Terpilih) sudah melakukan Detournemen de Pouvoir atau penyalahgunaan wewenanh dan tidak bisa melakukan rotasi dan mutasi lagi enam bulan sebelum penetapan dan enam bulan sesudah pelantikan (sebagai kepala daerah) kecuali ada persetujuan dari Mendagri”

Beliau juga memaparkan berbagai pasal yang diindikasi dilanggar oleh Bupati Tasikmalaya diantaranya:
Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 disebutkan: Pasal 87A:

  1. (Bakal calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
  2. Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.
  3. Dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada Pasal 162 Ayat 3 disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Ketua DPC Peradi Tasikamalaya Andi Ibnu Hadi menilai keputusan Bupati Tasikmalaya untuk tetap melantik pejabat administrator dan pengawas lingkungan ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap undang undang dan pertanda Bupati sudah tidak menghiraukan lagi suara masyarakat.

“Uu sudah tidak menghiraukan lagi suara masyarakat yang menginginkan aturan hukum ditegakan, bila saja terjadi pembatalan SK. tersebut tetap saja yang dirugikan masyarakat. Bayangkan saja pejabat gonta-ganti dalam 2 atau 3 bulan jelas akan mengganggu kinerja pemerintahan, dan otomatis juga akan mengganggu kondisi pelayanan terhadap masyarakat”. Tegasnya.

(Budi)

Baca Juga  Jadi Tersangka, Begini Modus Kades Gerogoti Uang Negara
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close