Menunggu Putusan Bawaslu. Andi, “Apapun Putusan Bawaslu, Kita Akan Kejar”

Tasikmalaya – Kasus money politic “Tusuk sate” oleh salah satu kandidat dalam pileg di Kota Tasikmalaya kemarin akhirnya didiskusikan oleh 3 (tiga)  narasumber berbeda, yakni Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H., koordinator Kuasa hukum pelapor Kasus tersebut, Dr. Asep M. Tamam, M.Ag., Akademisi yang juga pengamat politik Kota Tasikmalaya, serta Ashmansyah Timutih, Seniman, Minggu (17/3) di taman Kota Tasikmalaya.

Andi, dalam kesempatan itu mengutarakan hukum harus dipandang dari tiga unsur yakni, filosofis, yuridis, dan sosiologis.

” Dalam urusan money politic, kami tak mendapatkan alasan pembenaran dari ketiga unsur tersebut. Artinya ini harus dituntaskan dan diselesaikan secara terang benderang,” ungkap doktor lulus Unpas itu.

Ditambahkan Andi, untuk langkah selanjutnya pihaknya sedang menunggu putusan dari Bawaslu Kota Tasikmalaya.

“Apakah PTUN, praperadilan atau terbukti sah dan meyakinkan si calon anggota dewan dianulir suaranya kita lihat nanti,” paparnya.

Narasumber lain Asep M Tamam menuturkan, tak ada alasan nilai-nilai demokrasi harus kalah dengan money politic. Sehingga ketika ada urusan proses yang salah dalam demokrasi secepatnya para pihak yang erat kaitannya demokrasi turun tangan menyelesaikannya.

” Ketika diprosesnya sudah ada yang salah, maka hasilnya pun dijamin salah. Apalagi evaluasinya pasti makin salah kaprah,” ungkap pria berkacamata.

Kata Asep, dirinya tidak pernah menghalalkan praktek kejahatan besar money politic, kepada siapapun. Dan sekuat tenaga memberikan penyadaran agar tidak melakukannya.

” Termasuk kepada saudara-saudara yang nyalon apapun pasti saya masuk untuk mencegah praktek money politic,” akunya.

Idealnya lanjut Asep, harus ada palang pintu terakhir untuk menjadi balancing demokrasi. Yakni unsur pers, akademisi dan aktivis agar jalannya proses pemilihan apapun bisa terpantau secara terang benderang.

“Sungguh hari ini yang saya lihat, seluruh lapisan masyarakat masuk pada ranah politik praktis pragmatis. Sehingga laju demokrasi ini tanpa bentuk seperti sekarang,” paparnya.

Ditempat yang sama pemateri lainnya, Ashmansyah Timutih menutur, pihaknya akan melakukan nadzar mencukur rambut seandainya pelaku money politic “tusuk sate” didiskualifikasi dari calon kuat dilantik anggota dewan.

” Baik daerah, provinsi maupun pusat, bila didiskualifikasi maka saya secara pribadi akan melakukan ritual cukur rambut,” janjinya.

Dikata Ashmansyah, pihaknya cukup kesal dengan perhelatan demokrasi lalu, disamping sudah tidak mencerminkan nilai nilai demokrasi utuh. Juga kesan moral dan etiknya sudah tidak ada.

“Tapi ya sudahlah, ini mungkin bagian dari proses menuju dewasa. Namun kedepan kita harus kawal bersama agar demokrasi di kota ini bisa bagus kembali,” pungkasnya. (Yud)